PAJAK BADAN

Menurut Mariasmo (2011), Subjek Pajak dapat dibedakan menjadi tiga kategori,yaitu (1) orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak; (2) badan; dan (3) Bentuk Usaha Tetap. Subjek Pajak juga dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri terbagi menjadi tiga, yaitu (1) Subjek Pajak orang pribadi; (2) Subjek Pajak badan, dan (3) Subjek Pajak warisan. Sebuah badan menjadi Wajib Pajak ketika didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, sedangkan masa pajak berakhir ketika badan tersebut dibubarkan atau tidak lagi bertempat tinggal di Indonesia.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Yang disebut dengan badan terdiri atas :

• Perseroan terbatas, persekutuan komanditer, dan perseroan lainnya
• BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun
• Firma
• Kongsi
• Koperasi
• Dana pensiun
• Persekutuan
• Perkumpulan
• Yayasan
• Organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya
• Lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk juga kontrak investasi kolektif

• Pajak yang dikenakan pada suatu badan terdiri atas :

1. Pajak Penghasilan, yang terdiri atas :

   1. Pajak Penghasilan Umum

• Objek pajak penghasilan badan terdiri atas :

• Laba usaha

• Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, termasuk :

  • Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal

  • Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham,sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya

  • Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun

• Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak

• Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan lain karena jaminan pengembalian utang

• Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta

• Keuntungan selisih kurs mata uang asing

• Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva

• Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak

• Penghasilan dari usaha berbasis syariah

1. Pajak Penghasilan Pasal 22

• Pasal 22 Undang-Undang pajak penghasilan memuat tentang pembayaran pajak penghasilan badan dalam negeri terkait :

• Impor barang

• pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh BUMN dan BUMD yang dananya dari belanja negara dan atau belanja daerah

• penjualan hasil produksi di dalam negeri yang dilakukan oleh badan usaha yang bergerak di bidang :

• industri semen

• industri rokok

• industri kertas

• industri baja

• industri otomotif

• pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan dari pedagang pengumpul

• Cara menghitung PPh Pasal 22 yang berlaku untuk badan :

• kegiatan impor barang :

  • menggunakan Angka Pengenal Importir : 2,5% x Nilai Impor

  • tidak menggunakan Angka Pengenal Importir : 7,5% x Nilai Impor

  • tidak dikuasai : 7,5% x Harga Jual Lelang

• pembelian barang yang dilakukan oleh BUMN dan BUMD yang dananya dari belanja negara dan atau belanja daerah : 1,5% x harga pembelian

• penjualan hasil produksi industri otomotif dalam negeri : 0,45% x DPP PPN

• penjualan hasil produksi industri rokok dalam negeri : 0,15% x harga bandrol

• penjualan hasil produksi industri semen dalam negeri : 0,25% x DPP PPN

• penjualan hasil produksi industri kertas dalam negeri : 0,1% x DPP PPN

• penjualan hasil produksi industri baja dalam negeri : 0,3% x DPP PPN

• pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan dari pedagang pengumpul: 0,2% x Harga Pembelian

2. Pajak Pertambahan Nilai

• Dilihat dari sejarahnya, Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak Penghasilan karena Pajak Penghasilan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan. Selain itu, Pajak Penghasilan juga dirasa sulit pelaksanaannya karena ada sampai 9 tarif, dan hal tersebut seringkali menyebabkan adanya pajak berganda. Di sisi lain, Pajak Penghasilan juga tidak mendorong ekspor serta terbukti tidak dapat mengatasi penyelundupan. Pajak Pertambahan Nilai diatur dalam UU No. 42 tahun 2009. PPN dikenakan atas :

• Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah Pabean

• Impor barang kena pajak

• Penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah Pabean

• Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean

• Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean

• Ekspor barang kena pajak berwujud

• Ekspor barang kena pajak tidak berwujud

• Kegiatan membangun sendiri yang dilaksanakan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh badan yang hasilnya digunakan sedniri atau oleh pihak lain

• Penyerahan barang kena pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan, kecuali atas penerahan aktiva yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan

• Tarif PPn terbagi menjadi dua, yaitu :

• Tarif 10%. Namun, karena adanya pertimbangan kebutuhan peningkatan dana untuk pembangunan, maka Pemerintah memiliki wewenang untuk mengubah tarif menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%.

• Tarif 0%, yang ditetapkan atas :

  • Ekspor barang kena pajak berwujud

  • Ekspor barang kena pajak tidak berwujud

  • Ekspor jasa kena pajak

• Adapun cara menghitung PPN adalah : Dasar Pengenaan Pajak x Tarif Pajak

3. Bea Meterai

4. Pajak Bumi dan Bangunan

• Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Undang-undang No. 12 tahun 1994. Cara menghitung PBB : 0,5% x [Presentase NJKP x (NJOP-NJOPTKP)

5. Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

6. Pajak daerah terkait

Daftar Pustaka

Mardiasmo, 2011, “Perpajakan : Edisi Revisi 2011”, Yogyakarta : Penerbit Andi

PAJAK PERSEORANGAN

Pajak yang dikenakan pada perseorangan (bukan badan) terdiri atas beberapa jenis, yaitu :

1. Pajak Penghasilan (PPh)

Menurut UU No. 7 tahun 1984, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2000, yang menjadi subjek pajak penghasilan (selain Badan dan Bentuk Usaha Tetap) adalah (1) orang pribadi dan (2) warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak. Subjek pajak bisa berupa subjek pajak dalam negeri maupun luar negeri. Yang dimaksud dengan subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Berarti yang diluar ketentuan tersebut dianggap sebagai subjek pajak luar negeri.

Objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Berikut adalah beberapa objek pajak penghasilan perseorangan :

• Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya (kecuali yang disebutkan bukan merupakan objek pajak dalam UU).

• Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan

Sedangkan berikut ini adalah tambahan kemampuan ekonomis yang diterima yang bukan merupakan objek pajak penghasilan perseorangan :

• Bantuan sumbangan (termasuk zakat) dan hibah

• Warisan

• Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima dalam bentuk natura/kenikmatan

2. Bea Meterai

Bea meterai adalah pajak yang dikenakan atas suatu dokumen. Jika suatu dokumen dikenakan bea meterai, maka dokumen tersebut dianggap sah menurut hukum. Ketentuan tentang Bea Meterai diatur dalam Aturan Bea Meterai 1921, yang mulai 1 Januari 1986 diatur dengan Undang-Undang No. 13 tahun 1985.

Pengenaan bea materai untuk dokumen terbagi menjadi tiga golongan tarif, yaitu:

• Tarif bea meterai Rp6.000,00, yang dikenakan atas dokumen :

  • Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata

  • Akta-akta notaris termasuk salinannya

  • Akta-akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah termasuk rangkap-rangkapnya

  • Surat yang memuat jumlah uang lebih dari Rp1.000.000,00 yang :

    • Menyebutkan penerimaan uang

    • Menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank

    • Yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank

    • Yang berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya/sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan

  • Surat berharga seperti wesel, promes, aksep, dan cek yang harga nominalnya lebih dari Rp1.000.000,00

  • Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun, sepanjang harga nominalnya lebih dari Rp1.000.000,00

  • Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka Pengadilan :

    • Surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan

    • Surat-surat yang semula tidak dikenakan Bea Meterai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain, lain dari maksud semula

• Tarif bea meterai Rp3.000,00, yang dikenakan atas dokumen :

  • Surat yang memuat jumlah uang dengan harga nominal lebih dari Rp250.000,00 dan kurang dari Rp1.000.000,00 yang :

    • Menyebutkan penerimaan uang

    • Menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank

    • Yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank

    • Yang berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya/sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan

  • Surat berharga seperti wesel, promes, aksep, dan cek dengan harga nominal lebih dari Rp250.000,00 dan kurang dari Rp1.000.000,00

  • Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun, sepanjang harga nominalnya lebih dari Rp250.000,00 dan kurang dari Rp1.000.000,00

  • Cek dan bilyet giro dengan harga nominal berapapun

• Dokumen (kecuali cek dan bilyet giro) dengan nilai nominal kurang dari Rp250.000,00 tidak terutang Bea Meterai

Dokumen yang tidak dikenakan bea meterai antara lain :

• Dokumen yang berupa :

  • Surat penyimpanan barang serta keterangan pemindahannya

  • Konosemen serta keterangan pemindahannya

  • Surat angkutan penumpang dan barang serta keterangan pemindahannya

  • Bukti pengiriman dan penerimaan barang

  • Surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim

  • Surat-surat lain yang dapat disamakan

• Segala bentuk ijazah

• Tanda terima gaji, uang tunggu, uang pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja serta surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran itu

• Tanda bukti penerimaan uang negara dari Kas Negara, Kas Pemerintah Daerah dan bank

• Kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat disamakan dengan itu dari kas negara, kas pemerintah daerah, dan bank

• Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi

• Dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang tabungan kepada penabung oleh bank, koperasi, dan badan-badan lainnya yang bergerak di bidang tersebut

• Surat gadai yang diberikan oleh Perum Pagadaian

• Tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek, dengan nama dan dalam bentuk apapun

3. Pajak Daerah :

Selain terkena pajak pusat seperti yang telah dijelaskan di atas, orang pribadi juga terkena kewajiban pajak daerah berikut ini :

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

2. Pajak Kendaraan Bermotor

3. Bea balik nama Kendaraan Bermotor

4. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

5. Pajak Air Permukaan

6. Pajak Rokok

7. Pajak Hiburan

8. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

9. Pajak air tanah

Daftar Pustaka

Mardiasmo, 2011, “Perpajakan : Edisi Revisi 2011”, Yogyakarta : Penerbit Andi

JENIS-JENIS PAJAK

Pajak yang berlaku di Indonesia terdiri atas Pajak Pusat/Pajak Negara dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat (Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan). Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

1. Pajak Pusat

Pajak Pusat/Pajak Negara terdiri atas :

1. Pajak Penghasilan (PPh)

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn-BM)

4. Bea Meterai

5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

6. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

1. Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan (PPh) diatur dalam Undang-Undang No.7 tahun 1984 dan telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2000. PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai diatur dalam Undang-Undang No.8 tahun 1983 dan telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 18 tahun 2000. PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di daerah pabean. Orang pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN. Tarif PPN adalah tunggal yaitu sebesar 10%. Dalam hal ekspor, tarif PPN adalah 0%. Yang dimaksud Dengan Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, peraian, dan ruang udara diatasnya.

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM)

Pajak Penjualan atas Barang Mewah diatur dalam Undang-Undang yang sama dengan PPN (UU nomor 18 tahun 2000). Selain dikenakan PPN, atas barang-barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPn BM. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah :

1. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau

2. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau

3. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; atau

4. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau

5. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.

4. Bea Meterai

Bea Meterai diatur dalam Aturan Bea Meterai 1921, yang kemudian mulai 1 Januari 1986 diatur dengan Undang-Undang nomor 13 tahun 1985.Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen-dokumen seperti yang tertera dalam undang-undang Pasal 2 ayat 1, sementara dokumen yang tidak dikenakan bea meterai dicantumkan dalam Pasal 4.

5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam diatur dalam Undang-Undang No.12 tahun 1985 dan telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 1994. PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. Tidak semua bangunan dikenakan PBB, bangunan dan tanah yang tidak dikenakan PBB tercantum dalam Pasal 3 ayat 1 UU PBB. PBB merupakan Pajak Pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

6. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

BPHTB diatur dalam Undang-Undang No.21 tahun 1997 dan telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2000. BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Seperti halnya PBB, walaupun BPHTB dikelola oleh Pemerintah Pusat namun realisasi penerimaan BPHTB seluruhnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan.

2. Pajak Daerah

Menurut UU No 18 tahun 1997, Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepadda Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah terbagi lagi menjadi dua, yaitu pajak propinsi yang dikelola pemerintah propinsi, dan pajak kabupaten/kota yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota. Secara umum Pajak Daerah diatur dengan undang-undang, sementara implementasinya di daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Undang-Undang yang mengatur Pajak Daerah (dan retribusi daerah) adalah Undang-Undang nomor 18 tahun 1997, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 34 tahun 2000

1. Pajak Propinsi

Pajak Propinsi terdiri atas :

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, tarif paling tinggi 5%

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, tarif paling tinggi 10%

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor, tarif paling tinggi 5%

4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, tarif paling tinggi 20%

2. Pajak Kabupaten/Kota

Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas :

1. Pajak Hotel, tarif paling tinggi 10%
2. Pajak Restoran, tarif paling tinggi 10%
3. Pajak Hiburan, tarif paling tinggi 35%
4. Pajak Reklame, tarif paling tinggi 25%
5. Pajak Penerangan Jalan, tarif paling tinggi 10%
6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, tarif paling tinggi 20%
7. Pajak Parkir, tarif paling tinggi 20%

Accounting Theory : THE ECONOMICS OF FINANCIAL REPORTING REGULATION

Aktivitas pelaporan keuangan merupakan suatu hal yang diatur. Namun, hingga saat ini masih ada saja perdebatan terkait apakah regulasi itu diperlukan serta bagaimana cost dan benefit dari adanya regulasi itu sendiri.

The Case for Unregulated Markets for Accounting Information

Argumen yang menentang adanya regulasi dalam pelaporan keuangan sebagian besar berkaitan dengan insentif bagi perusahaan untuk melaporkan informasi mengenai dirinya sendiri kepada pemilik dan pasar modal secara umum. Ada tiga argumen, yaitu :

• Agency Theory

• Signaling Theory

• Informasi yang tidak dilaporkan secara sukarela dapat diperoleh melalui private contracting

Agency Theory

Hubungan agen yang utama adalah hubungan antara manajemen dengan pemilik perusahaan. Tujuan manajemen dengan pemilik perusahaan seringkali tidak sejalan bahkan saling bertentangan. Pemilikk perusahaan berfokus pada maksimalisasi return investasi serta harga surat berharganya, sementara manajer memiliki jangkauan fokus economic interest (kompensasi) dan kebutuhan psikologis (prestis) yang lebih luas. Karena adanya pertentangan ini, pemilik perusahaan terdorong untuk mengontrak manajer sedemikian rupa agar konflik dua pihak dapat ditekan. Akhirnya muncul cost untuk memonitor kontrak dengan manajemen sehingga mengurangi kompensasi yang diterima manajemen. Dengan demikian, manajemen terdorong untuk menjaga cost agar tetap rendah dengan tidak terlibat pertentangan dengan pemilik perusahaan. Meminimalkan cost monitoring merupakan satu insentif bagi manajemen untuk melaporkan hasil akuntansi secara reliable kepada pemilik. Sebab, manajemen dinilai berdasarkan seberapa baik laporan mereka, dan pelaporan yang baik akan meningkatkan reputasi manajer dan pada akhirnya manajer akan mendapatkan kompensasi yang lebih karena agency cost dapat ditekan (pemilik percaya pada hasil laporan manajer)

Competitive Capital Markets and Signaling Incentives

Menurut signaling theory, kemampuan perusahaan untuk mendapatkan dana dari pasar modal akan meningkat jika pelaporan keuangan mereka baik. Selain itu, dengan secara “percaya diri” melaporkan pada pasar modal, cost of capital perusahaan tersebut akan lebih rendah karena ketidakpastian yang rendah, sehingga pada akhirnya resiko investasi dan rate of return akan lebih rendah.

Di pasar modal, perusahaan yang memiliki performa baik akan memiliki insentif kuat untuk melaporkan hasilnya ke pasar modal. Karena adanya kompetisi di pasar modal, maka ini menjadi desakan bagi perusahaan lain untuk juga melaporkan hasil mereka. bagi perusahaan yang kinerjanya biasa-biasa, melaporkan hasil mereka berarti menghindarkan diri dari kesan buruk para investor karena perusahaan yang “tidak berani” melaporkan hasil mereka diasumsikan sebagai perusahaan yang kinerjanya buruk. Perusahaan yang hasil kerjanya memang sudah buruk juga dipaksa untuk melaporkan hasilnya untuk menjaga kredibilitas di mata investor. Perusahaan harus melaporkan hasilnya secara sukarela agar kredibilitasnya terjaga.

Ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi citra perusahaan di pasar modal pada saat itu :

• Pengadopsian peraturan akuntansi. Perusahaan yang mengadopsi peraturan lebih cepat diasumsikan sebagai perusahaan yang baik.

• Pemilihan metode akuntansi. Perusahaan yang memilih metode akuntansi yang menyebabkan laba akhir menjadi lebih kecil akan terlihat lebih kredibel.

Menurut penelitian Barton dan Waymire pada Oktober 1929, ada hubungan positif antara kualitas pelaporan keuangan (faktor : transparansi, konservatisme akuntansi, dan penggunaan audit eksternal) dengan insentif manajer untuk mengeluarkan laporan keuangan. Namun, perlu diperhatikan bahwa hasil penelitian ini muncul ditengah kualitas pelaporan keuangan saat itu yang sangat buruk.

Arguments in Favor of Private Contracting Opportunities

Alasan ketiga, adanya asumsi bahwa setiap orang yang membutuhkan informasi tentang perusahaan dapat memperolehnya. Setiap orang dapat membeli informasi yang diperlukan jika kebetulan belumdapat diperoleh secara gratis di publik. Setiap orang juga dapat memoeroleh informasi dari pasar surat berharga, investors newsletter ataupun lewat perusahaan perantara. Dengan ini, alokasi sumber daya pembuatan informasi di pasar akan optimal. Pembuatan peraturan pengungkapan hasil kinerja perusahaan tidak lagi dibutuhkan.

The Case for Regulated Markets for Accounting Information

Ada juga beberapa alasan yang mendukung dibuatknya regulasi untuk pelaporan keuangan perusahaan, diantaranya terkait :

• Adanya market failure

• Kemungkinan bahwa pasar bebas bertentangan dengan social goals

• Informasi yang ada di unregulated market tidak cukup comparable antar perusahaan

Market Failure

The firm as a Monopoly Supplier of Information

Perusahaan merupakan pemasok monopoli informasi tentang dirinya sendiri. Hal ini menyebabkan adanya pembuatan informasi yang terbatas serta adanya monopolistic pricing untuk mendapatkan informasi tersebut jika pasar tidak diatur. Adanya keharusan untuk melaporkan hasil kinerja perusahaan merupakan cost-effective method untuk memperoleh informasi khusus terkait perusahaan bagi siapapun yang membutuhkan. Dengan adanya keharusan ini, orang-orang tidak perlu mengeluarkan dana tambahan untuk memperoleh informasi yang sama dari perusahaan yang sama.

Bagi perusahaan penghasil informasi sendiri, cost produksi relatif kecil karena sebagian besar informasi merupakan hasil dari sistem akuntansi internal perusahaan. Jika cost marginal pembuatan informasi kecil, maka social cost terkait mandatory financial reporting requirements juga kecil.

Failures of Financial Reporting and Auditing

Standar akuntansi dan audit yang buruk, terlalu banyaknya fleksibilitas manajemen dalam memilih metode akuntansi dan kelalaian-kelalaian auditor menyebabkan munculnya kritik terhadap rendahnya kualitas pelaporan keuangan bahkan setelah diregulasi. Karena sistem pelaporan keuangan terbukti gagal melindungi kepentingan publik, maka lebih banyak regulasi yang lebih baik diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Regulasi akuntansi tidak dibuat untuk mencegah maupun mengeliminasi semua kecurangan dan kegagalan, namun diharapkan dapat mengurangi kecenderungan tidak terdeteksinya kecurangan dan kegagalan. Lagipula, pelaporan keuangan yang baik penting untuk membuat investor percaya pada keadilan pasar modal, mengingat sifat pasar keuangan yang kompetitif dapat membuat perusahaan membuat keporan yang misleading walaupun hanya untuk jangka pendek.

Accounting as a Public Good

Public goods merupakan barang yang sekali dibuat dapat dikonsumsi oleh siapapun tanpa mengurangi kesempatan bagi pengguna lain. Pada pasar bebas, barang ini underproduced sebab produsen tidak dapat menarik bayaran bagi para pemakai. Karena tidak ada insentif bagi produsen, perlu adanya intervensi berupa regulasi supaya produksi barang tersebut dapat tercukupi.

Informasi akuntansi merupakan public goods. Perusahaan tidak akan memiliki insentif yang kuat uantu membuat dan menjual informasi akuntansi tentang dirinya sendiri. Karena kesempatan kontrak untuk mendapatkan informasi khusus perusahaan terbatas, berarti informasi akuntansi yang dihasilkan oleh unregulated market akan underproduced.

Social Goals

Pelaporan keuangan perlu diregulasi, karena masyarakat ingin mencapai tujuan tertentu yang tidak tercapai oleh sistem pasar bebas. Yang pertama, information symmetry. Pasar saham hanya akan adil jika semua investor potensial memiliki akses yang sama terhadap informasi. Misalnya, peraturan mengenai insider trading yang mencegah siapapun yang memiliki akses yang berbeda terkait informasi privat perusahaan mengambil keuntungan dari kondisi itu. Social goal yang kedua adalah comparability. Comparability mengacu pada reliabilitas laporan keuangan ketika membuat evaluasi menggunakan laporan keuangan pada basis interfirm.

The Codificational Justification of Standard Setting

Codification adalah pendekatan pragmatis untuk meningkatkan standar akuntansi dari waktu ke waktu. Fungsi ini muncul di lingkungan yang memiliki masalah agency theory, underproduction informasi akuntansi karena merupakan public goods, dan kurangnya comparability. Standar akuntansi yang dikembangkan di lingkungan codificational tidak perlu logis secara deduktif. Standar dievaluasi berasar apakah mereka mampu melaksanakan fungsi mereka dengan baik. Jika gagal,berarti harus diamandemen.

Comparing Regulated and Unregulated Markets

	Pro-regulated Market	Kontra-regulated market
1	Perusahaan merupakan pemasok monopolistik terhadap informasi akuntansi, sehingga lebih baik bagi masyarakat untuk mewajibkan adanya pengungkapan secara gratis daripada harus membayar informasi yang sifatnya monopolistik itu.	Karena adanya tekanan kompetitif untuk mendapatkan dana daripasar modal, perusahaan memiliki insentif untuk mengungkapkan informasinya secara sukarela. Perusahaan tidak benar-benar monopolistik terhadap informasi akuntansinya karena investor selalu memiliki pilihan lain untuk berinvestasi. Perusahaan perlu mengungkapkan hasil mereka secara Cuma-Cuma untuk menurunkan cost of capital mereka.
2	Sifat pasar modal yang kompetitif justru menginsentif perusahaan untuk memberi laporan yang misleading walaupun untuk jangka pendek. Ini berarti juga, pemilik perusahaan tidak mengembangkan mekanisme yang baik untuk memonitor kontrak agensi dengan menajer.	Ada juga masalah yang muncul karena pelaporan keuangan diregulasi, terutama terkait fungsi audit. Lagipula, dalam proses pembuatan standar sendiri juga ada tekanan, yang masih menjadi bahan pembicaraan profesi akuntansi sampai sekarang.
3	Kewajiban pelaporan disukai oleh masyarakat karena menciptakan keadilan dalam pasar modal (pengguna dapat saling bertukar informasi)	Informasi yang tidak dingkapkan secara sukarela dapat didapat melalui private contracting.

Imperfections of Accounting Regulation

Peraturan akuntansi dapat dibenarkan jika ada market failure atau jika hasil pasar bebas tidak cocok dengan social goals. Namun, ada paradoks peraturan; peraturan akuntansi tidaj dapat memberikan solusi yang optimal untuk masalah-masalah tertentu dalam pelaporan keuangan. Tidak mungkin untuk menciptakan peraturan yang akan memaksimalkan kesejahteraan sosial. Selain itu, sulit untuk benar-benar mengevaluasi benefit regulasi akuntansi karena tidak ada peraturan yang dapat dibandingkan di regulated market. Juga tidak mungkin mengetahui paakah peraturan akuntansi menghasilkan kualitas dan kuantitas yang maksimal bagi pelaporan keuangan.

Paradoks kedua, menurut ekonom, justru public goods yang dihasilkan di regulated market overproduced. Alasannya, permintaan lebih tinggi dari yang terjadi pada situasi pasar karena public goods yang dihasilkan dibawah adanya peraturan adalah barang gratis. FASB dapat ditipu oleh pengguna yang sebenarnya tidak benar-benar memerlukan peraturan karena pengguna tidak membayar untuk peraturan tersebut.

Selain itu, karena accounting information adalah public goods, ada kemungkinan terjadinya transfer kekayaan antara bukan pengguna kepada pengguna informasi akuntansi kerena pengguna meneruma keuntungan dari peraturan akuntansi yang gratis tersebut, sementara nonuser secara implisit menanggung biaya pembuatan.

The Regulatory Process

The Political Nature of Regulation

Di Amerika, pihak-pihak yang terpengaruh oleh adanya peraturan diberi kesempatan untuk memberi input pada proses pembuatan peraturan (due process). Beberapa anggota profesi akuntansi sebenarnya mengharapkan pembuatan kebijakan akuntansi harus netral dan bebas politik. Dalam kenyataannya, pembuatan peraturan akuntansi ternyata tidak bisa lepas dari pollitik karena sifatnya yang melibatkan negosiasi. Dua komite AICPA (CAP dan APB) pun terbukti berakhir karena kurangnya struktur politik untuk menjamin keberlangsungan mereka. Sampai akhirnya diterbitkan ASR 150, SEC tidak pernah secara resmi mengesahkan standar sektor privat, hanya ada aliansi informal dimana SEC diam-diam menerima standar akuntansi untuk kebutuhan SEC. Karena itu, otoritas AICPA sangat lemah.

Karakteristik yang melemahkan AICPA yang lain adalah pengaturan kebijakan yang sifatnya closed-door, tidak ada due process dalam menentukan peraturan akuntansi dan pengungkapan. Hal ini terkadang menyebabkan rendahnya tingkat penerimaan oleh pihak yang terkait.

Berbeda dengan AICPA, FASB menggunakan due process dalam mengembangkan kebijakan akuntansi. Walaupun memang prosesnya menjadi sangat lambat, tapi tercapai konsensus yang akhirnya memberikan legitimasi terhadap peraturan tersebut.

Regulatory Behavior

Menurut capture theory dan life cycle theory, kelompok yang akan diatur oleh suatu peraturan akan menggunakan proses pembuatan peraturan tersebut untuk menunjukkan kepentingannya. Nantinya peraturan akan menjadi instrumen untuk melindungi kelompok yang diatur. Memang sulit bagi pembuat peraturan untuk benar-benar independen karena keberlangsungan agensi pengatur bergantung pada bagaimana peraturan tersebut diterima oleh kelompok yang diatur. Karena tidak mungkin juga untuk menuruti kepentingan semua pihak, seringkali yang terjadi peraturan tersebut hanya melindungi kelompok yang diatur dari persaingan.

Sejak 1976 sampai 1978, kongres US menyelidiki kemungkinan kantor akuntan publik yang tergabung dalam Big Eight telah mendominasi pembuatan peraturan akuntansi. Sebab, sebagai auditor yang dominan, mereka memiliki kepentingan yang besar dalam pembuatan peraturan. Namun, ternyata Big Eight tersebut tidak memiliki pandangan yang sama. Jadi, sebenarnya FASB membuat keputusan secara plural. Karena pihak-pihak baik yang terkait (auditor, perusahaan) maupun tidak terkait (free rider) memiliki kepentingan yang berbeda-beda, maka pembuatan peraturan akuntansi termasuk netral dibandingkan industri lainnya.

Behavior of Companies, Auditors, and Free Riders

Manajemen memiliki respon yang berbeda-beda terhadap pembuatan peraturan, sebab peraturan yang akan dibuat tersebut bisa jadi mempengaruhi perusahaan atau bahkan manajer itu sendiri. Ada yang mendukung peraturan yang akan meningkatkan laba yang dilaporkan dan merespon negatif peraturan yang akan mengurangi laba, namun ada juga perusahaan-perusahaan besar yang mendukung pembuatan peraturan akuntansi yang sebenarnya akan mengurangi laba yang dilaporkan untuk meminimalkan political cost.

Auditor cenderung mendukung pembuatan peraturan yang mengurangi resiko audit dan menentang pembuatan peraturan yang dapat memperluas fungsi audit ke area-area subjektif.masalah yang lebih serius lagi adalah terkait merekrutan auditor oleh auditee. KAP menjadi “pengacara”bagi auditee dalam kontrak konsultasi manajemen sehingga memperkecil fee audit. Pemecahan masalah ini adalah dengan pembuatan financial statement insurances yang diusulkan oleh Ronen.

Sedangkan terkait free riders seperti financial analyst, mereka seringkali memiliki motivasi besar untuk meminta informasi akuntansi baru yang dapat mereka masukkan ke dalam investment research dan newsletters. Mereka dapat menyebabkan overproduction, padahal mereka sebenarnya tidak terlalu terpengaruh oleh adanya praturan akuntansi.

Economic Consequences of Accounting Policy

Pembuatan standar seringkali menguntungkan satu pihak tapi mengorbankan pihak lain. Karena itu, pembuatan kebijakan akuntansi bukan sekedar efisiensi atau optimalisasi ekonomi, tapi juga mempengaruhi distribusi kekayaan dan pendapatan. FASB menyadari hal ini dan mulai melakukan studi terkait penghitungan cost-benefit peraturan pelaporan keuangan. Namun, FASB hanya memperhitungkan cost dalam cakupan yang sangat sempit, hanya terkait kebutuhan informasi di pasar saham. Perusahaan yang tidak terdaftar merasa peraturan yang ada hanya cocok untuk perusahaan besar yang mampu menanggung biaya peraturan akuntansi serta para financial analyst. Riset terhadap konsekuensi ekonomi juga hanya terfokus pada pemegang saham dan manajer perusahaan. Jadi, sebenarnya kita belum benar-benar bisa menentukan social cost and benefit pelaporan keuangan.

Accounting Theory : DEVELOPMENT OF THE INSTITUTIONAL STRUCTURE OF FINANCIAL ACCOUNTING

Sebelum 1930, akuntansi di US tidak diregulasi karena prosedur dan praktek akuntansi yang dilaksanakan oleh perusahaan sudah dianggap confidential. Dengan demikian, praktek akuntansi tiap perusahaan tidak sama serta tidak konsisten tiap tahunnya. Pihak pengguna laporan keuangan saat itu (bank dan kreditur) pun hanya memberikan arahan praktek akuntansi dan hanya menekankan pengungkapan kas dan near-cash resources yang dapat digunakan untuk melunasi utang.

Sehubungan dengan lump-sum payments Liberty Bonds pada tahun 1920-an, perkembangan perusahaan semakin pesat sehingga publik saat itu semakin banyak menanamkan investasi mereka pada perusahaan-perusahaan tersebut. Pelaporan keuangan dibuat mengikuti kebutuhan investor, namun belum benar-benar dikembangkan sampai terjadinya stock market crash pada tahun 1929. Saat itu, akhirnya investor mulai mempertanyakan apakah praktek akuntansi serta pelaporan saja cukup untuk menilai investments. Publik menyadari bahwa pelaporan keuangan yang didasarkan pada praktek akuntansi yang berbeda-beda dapat membawa pada misleading bagi investor (sekarang maupun akan datang), sehingga muncullah tiga periode pengembangan standar akuntansi :

• The formative years (1930-1946)

• The postwar period (1946-1959)

• The modern period (1959 – sekarang)

Akuntansi di US sebelum 1930

Kesadaran bahwa akuntansi merupakan instrumen yang penting untuk menjalankan bisnis sudah muncul sejak tahun 1880. Pada tahun 1896, terbentuk kerjasama antara American Association of Public Accountant dengan The Institute of Bookkeepers and Accountants yang menghasilkan perancangan desain “Certified Public Accountant”. Namun hingga tahun 1913 belum ada standar yang jelas bagi tiap negara bagian terkait persyaratan yang dibutuhkan untuk mendapatkan predikat CPA.

Selain pencapaian tersebut, American Association of Public Accountant juga mulai menerbitkan Journal of Accountancy. Sepuluh tahun setelah penemuan jurnal tersebut (1915), komite terminologi American Association of Public Accountant merumuskan sebuah daftar istilah akuntansi beserta definisinya. Lebih banyak istilah beserta definisi mucul di Journal of Accountancy, sehingga pada 1931 akhirnya terbit sebuah buku yang berisi istilah dan definisi akuntansi.

Pada tahun 1916, American Institute of Accountants (AIA) dibentuk dari American Association of Public Accountant untuk meningkatkan keseragaman dan standardisasi terkait kualifikasi dan persyaratan membership. Pada 1918, AIA bekerja sama dengan Federal Trade Comission (FTC) menerbitkan “Approved Methods for the Preparation of Balance Sheet Statements”. Dokumen ini dianggap FTC telah memberikan standar minimum untuk melaksanakan sudit neraca. Direvisi ppada tahun 1929 dengan arahan Federal Reserve Board, dokumen ini sebagian besar membicarakan tentang prosedur audit, dan sedikit masalah akuntansi ketika dirasa perlu.

Pada momen Great Depression tahun 1929, mulai muncul pertanyaan apakah praktek akuntansi telah membawa pada keputusan investment yang buruk, walaupun hal tersebut tidak pernah terbukti. Namun, momento tersebut serta terpilihnya Franklin D Roosevelt sebagai presiden dan pelaksanaan New Deal legislation membuat perubahan besar pada bidang akuntansi sehingga membawa pada periode pengembangan akuntansi yang pertama : FORMATIVE YEARS.

Formative Years

1. NYSE-AICPA Agreement

Pada tahun 1930, AICPA’s Special Committee on Cooperation with Stocj Eschange dan New York Stock Exchange (NYSE)’s Committee on Stock List untuk mengembangkan prinsip akuntansi yang harus diikuti oleh semua perusahaan yang terdaftar pada bursa, sebab menurut NYSE, perusahaan-perusahaan yang terdaftar menggunakan banyak praktek-praktek akuntansi yang undisclosed. Komite AICPA akhirnya menyarankan pada NYSE untuk membebaskan tiap-tiap perusahaan untuk memilih metode akuntansinya sendiri, dengan syarat metode tersebut harus diungkapkan serta konsisten pelaksanaannya dari tahun ke tahun”. Dengan batasan yang luas, tidak penting bagi investor peraturan apa yang diadopsi oleh perusahaan selama peraturan tersebut diikuti dengan benar serta konsisten dari tahun ke tahun. Komite AICPA juga menyiapkan draft formal “five broad accounting principles” yang disahkan oleh NYSE pada 22 September 1932. Dokumen ini merupakan usaha pertama untuk mengembangkan Generally Accepted Accounting Principles.

2. Formation of the SEC

Securities and Exchange Commission (SEC) awalnya didirikan oleh Congress pada tahun 1934 untuk mengatur pelaksanaan Securities Act of 1933 (penerbitan surat berharga pada interstate markets) dan Securities and ExchangeAct of 19934 (perdagangan surat berharga). Namun, karena muncul kebutuhan akan badan yang memiliki otoritas untuk memperbaiki dan mempertahankan standar akuntansi, maka diputuskan bahwa kecuali kalau profesi akuntansi mendirikan suatu badan otoritas untu pengembangan standar akuntansi, SEC akan menentukan metode praktek dan mandat akuntansi untuk dilaksanakan dalam pembuatan laporan.

3. Committee on Accounting Procedure, 1936-1946

Committee on Accounting Procedure (CAP) didirikan untuk menggantikan peran Special Committee on Development of Accounting Principles. CAP awalnya ingin mengembangkan pernyataan prinsip akuntansi komprehensif yang akan berfungsi sebagai panduan umum untuk menyelesaikan masalah-masalah praktikal khusus. Namun, karena pembuatan dirasa terlalu lama, maka CAP memutuskan untu mengadopsi peraturan untuk mengatasi masalah khusus dan merekomendasikan metode akuntansi yang lebih baik jika dibutuhkan. Dan pada 1939, CAP mengeluarkan pernyataan prinsip akuntansi yang memiliki substantial authoritative support sebgai respon atas ASR 4.

Era ini tidak banyak menghasilkan prinsip-prinsip akuntansi yang komprehensif, namun tetap menghasilkan dua kontribusi penting :

• Keseragaman praktek akuntansi berkembang secara signifikan.

• Sektor privat mulai dijadikan sebagai sumber pembuatan aturan akuntansi.

Postwar Period

Ledakan ekonomi yang lebih besar terjadi pada masa pascaperang. Perindustrian membutuhkan semakin banyak modal agar bisa berkembang. Laporan keuangan perusahaan menjadi sumber informasi penting untuk membuat berbagai keputusan finansial kala itu. Dengan demikian, peraturan akuntansi kembali diperhatikan, terutama untuk menyelesaikan masalah keseragaman atau comparability reported earning dari perusahanna-perusahaan yang berbeda.

ARB 32 and the SEC

Pada 1950, DAP mulai gagal membuat rekomendasi positif untuk general accounting principles. Terjadi oversupply prinsip akuntansi yang “baik” karena tidak adanya teori akuntansi yang mendasarinya. Hal ini menimbulkan konflik antara SEC dengan CAP. Konflik yang paling disorot saat itu adalah antara all-inclusive income statement dengan current operating performance. Menurut CAP, current operating performance akan meningkatkan comparability earning report antar perusahaan dan earning report dari tahun ke tahun untuk suatu perusahaan. Extraordinary gain or loss akan dipisahkan dari laba bersih dibawah konsep current operating performance. Namun,SEC menganggap bahwa pengecualian pada laporan keuangan yang dicantumkan pada ARB 32 tersebut dapat misleading. Pada 1950, SEC mengusulkan penggunaan all-inclusive concept, yang bertentangan dengan Accounting Research Bulletin (ARB) 32. Setelah tercapai kesepakatan dengan SEC bahwa special items akan menjadi hal terakhir dalam laporan keuangan.

The Price Level Problem

Profesi akuntansi telah mencoba mengatasi masalah ini sejak akhir tahun 1953. Namun, masalah ini tidak terselesaikan karena masih ada hambatan terutama terkait dengan depresiasi. Depresiasi yang berdasar pada historical cost tidak mengukur secara tepat pengurangan nilai aset tetap terkait daya beli saat ini sehingga terjadi overstatement laba bersih. Akhirnya masalah ini dikesampingkan dan profesi akuntansi kembali fokus pada pengembangan standar akuntansi keuangan.

Closing Years of the CAP

Kritik terhadap CAP mulai bermunculan, banyak yang merasa CAP terlalu lambat. Mulai ada ajakan pada profesi akuntansi untuk menyiapkan pernyataan prinsip-prinsip dasar akuntansi yang komprehensif. Akhirnya, pada 1957, AAA menerbitkan pernyataan konsep dan definisi mendasar yang menggunakan sesedikit mungkin pendekatan deduktif. Sedangkan pada saat itu, CAP masih menyelesaikan masalah dengan membuat peraturan secara tambal sulam tanpa mengembangkan prinsip dasar akuntansi keuangan.

A New Approach

Pada 1957 muncul usulan untuk menggunakan pendekatan konseptual (penggunaan research) sebagai bagian dari proses pengembangan prinsip akuntansi.

Modern Period

APB didirikan untuk merumuskan dalil dasar akuntansi dan prinsip akuntansi yang terkoordinasi secara luas berdasarkan dalil-dalil tersebut. Bentuk organisasi APB mirip dengan CAP, dimana memiliki 18-21 anggota AICPA yang mewakili berbagai pihak seperti KAP besar dan kecil, akademisi, dan industri swasta. Untuk merumuskan sebuah opini, dibutuhkan persetujuan dari dua pertiga anggota.

Early Years of the APB

ARSs 1 and 3

ARS 1, The Basic Postulates of Accounting yang diterbitkan pada tahun 1961 tidak menerima banyak tanggapan baik dari APB sendiri maupun dari profesi akuntansi karena publik lebih menunggu publikasi studi prinsip sebelum memberikan penilaian. ARS 3, A tentative Set of Broad Accounting Principle for Business Enterprises yang diterbitkan tahun 1962 juga justru menuai kritik dari berbagai pihak. Sebab, sekalipun studi tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap pemikiran akuntansi, mereka terlalu berbeda secara radikal dengan GAAP saat itu.

Investment Tax Credit

Profesi akuntansi terbagi menjadi dua kubu, yaitu (1) mengakui tax benefit pada tahun diterima (flow-through method), dan (2) mengakui tax benefit sepanjang usia aset terkait (deferral method). Akhirnya pada November 1962 APB mengeluarkan APB Opinion No. 2 yang memerintahkan untuk menggunakan deferral method, tanpa adanya studi terlebih dahulu. Namun, pada waktu yang hampir bersamaan, tiga KAP besar menyatakan bahwa mereka tidak akan mensyaratkan klien mereka untuk mengikuti opini tersebut. Ditambah lagi pada Januari 1963, SEC mengeluarkan ASR 96 yang membolehkan perusahaan untuk menggunakan flow-through method. Akhirnya APB mengeluarkan APB Opinion no 4 yang membolehkan penggunaan kedua metode tersebut.

Karena otoritas APB semakint terdesak, pada akhir 1964 AICPA mendeklarasikan bahwa segala penyimpangan dari opini APB harus diungkapkan pada laporan keuangan yang diaudit oleh anggota AICPA. Kalaupun ada metode yang digunakan ternyata memiliki dukungan otoritas substantial, walaupun tidak tercantum dalam prinsip akuntansi tertentu, support ini harus diungkapkan juga. Jika mungkin, auditor juga harus mengungkapkan kemungkinan efek dari penyimpangan tersebut. Jika prinsip yang digunakan tidak memiliki dukungan otoritas substantial, auditor harus mengeluarkan opini disclaimer, dengan pengecualian ataupun explanatory.

The Embattled APB

Pada 1965-1067, APB cukup produktif, mengeluarkan 3 opini menarik dari 7 yang dikeluarkan. Tiga opini itu adalah akuntansi untuk rencana cost of pension, (ARS 8, Accounting for the Cost of Pension Plans) yang menerima unanimous approval, akuntansi terkait barang-barang luar biasa dan earning per share (APB Opinion no 9), dan tentang alokasi income tax (ARS 9, Interperiod Allocation of Corporate Income Taxes).

ARS 7 and APB Statement 4

Karena ARS 1 dan 3 tidak diterima profesi, studi untuk mendiskusikan konsep dasar akuntansi serta meringkas prinsip dan praktek yang ada dilakukan. Namun, ternyata hasilnya, ARS 7, Inventory of Generally Accepted Accounting Principles for Business Enterprises tidak memiliki sesuatu yang baru karena hanya mengambil keputusan-keputusan yang sudah ada kemudian mendeduksikan prinsip-prinsip akuntansi dari keputusan-keputusan itu. Karena APB telah terbukti gagal melaksanakan tugas aslinya, maka Special Committee APB merekomendasikan dewan untuk sesegera mungkin menentukan tujuan dan batasan laporan keuangan, menentukan prinsip akuntansi dan menentukan “GAAP”. Menganggapi rekomendasi itu, APB Statement 4 dibuat, yang isinya :

• Menyediakan dasar untuk mengevaluasi praktek akuntansi, untuk membantu menyelesaikan masalah akuntansi dan memandu pengembangan akuntansi keuangan.

• Meningkatkan pemahaman tujuan akuntansi keuangan, sifat proses dan hal-hal yang membentuknya, serta potensi dan batasan laporan keuangan dalam memberikan informasi.

Pernyataan itu menangani banyak topik yang sama dengan ARS 7, yang tidak memiliki authoritative standing. APB kembali gagal untuk membuat dalil dasar dan prinsip akuntansi secara luas.

Continuing Criticism

Ada dua kritik yang disampaikan kepada APB :

• Pengeluaran opini APB terlalu terbatas dan terlalu lambat prosesnya.

• Masalah kombinasi bisnis menunjukkan bahwa proses pembuatan standar terlalu panjang serta terlalu banyak tekanan pihak luar yang tidak seharusnya terkait dengan proses.

Menanggapi kritik tersebut, APB akhirnya mengadakan beberapa perubahan. ASB terlebih dahulu menyebarkan hasil diskusi terkait aspek-aspek masalah akuntansi tertentu kemudian mengumpulkan komentar dari pihak-pihak terkait. Kemudian APB membagikan poin-poin draft opini untuk melihat reaksi pihak-pihak tersebut. Setelah itu, draft opini yang resmi dibagikan kepada pihak-pihak dan mereka dimintai komentar mengenai draft tersebut. Jika dua pertiga pihak setuju, opini tersebut diterbitkan.

Kontroversi mengenai masalah kombinasi bisnis dan goodwill paling memakan waktu. Berdasarkan hasil studi sebelumnya, ada beberapa pendapat yang bertentangan. Setelah melewati beberapa kali proses, pada Juni 1970 akhirnya diperoleh keputusan bahwa size test untuk pooling of interest pada kombinasi bisnis harus dihilangkan (APB opinion no 16) dan goodwill harus diamortisasi selama paling lama 40 tahun (APN Opinion no 17).

Mengingat sulitnya mencapai standar akuntansi yang pasti untuk goodwill dan kombinasi bisnis, akhirnya diadakan review prosedur penetapan prinsip akuntansi, akhirnya pada April 1971 AICPA membuat dua kelompok studi terpisah. Kelompok pertama yang dipimpin oleh Francis M. Wheat merekomendasikan dibuatnya FASB (untuk membuat standar pelaporan keuangan), Financial Accounting Foundation (memilih anggota FASB dan mendanai operasinya), dan Financial Accounting Standards Advisory Council (berkonsultasi dengan FASB untuk membuat prioritas dan gugus tugas serta untuk memberi pendapat mengenai standar yang akan dipublikasikan. Sementara kelompok kedua yang dipimpin pleh Robert M. Trueblood mengenalkan beberapa tujuan pelaporan keuangan namun tidak memberikan saran mengenai implementasinya.

The FASB : An Overview

Mechanics of Operation

Tujuan FASB adalah untuk membuat standar akuntansi keuangan dan pelaporan keuangan seefisien dan selengkap mungkin. Prosedur pembuatan standar dimulai dengan identifikasi masalah. Sebuah tim dibentuk untuk mencari semua aspek masalah yang hasilnya kemudian disebar ke pihak-pihak yang terkait. Setelah memperoleh pandangan pihak-pihak tersebut, draft disesuaikan kemudian dilaksanakan voting untuk mendapatkan ¾ suara. Namun, proses ini dirasa sangat politis.

Assessment of the FASB

Pada tahun-tahun awal terbentuknya FASB, badan ini juga sering mendapat kritik, baik terkait jumlah keputusan yang dikeluarkan, pendekatan yang digunakan maupun terkait perubahan-perubahan yang akhirnya berhasil digagas oleh FASB. Berdasarkan review yang dilakukan pleh Structure Committee of Board of Trustees FAF, beberapa perubahan akhirnya dilakukan. FASB mulai banyak melibatkan konstituen serta gugus kerja didalamnya menjadi lebih transparan. Singkatnya, FASB mulai lebih banyak menggunakan sumber daya yang tersedia di luar sehingga FASB menjadi lebih sensitif terhadap konsekuensi ekonomi potensial standar yang akan dibuat sebelum akhirnya standar itu diterbitkan.

Hasil FASB sampai tahun 2007 secara umum telah menghasilkan laporan keuangan yang konservatif. FASB juga mengeluarkan Statements of Financial Accounting Concepts yang berisi teori yang menjadi pilar dalam menilai standar dan praktek akuntansi. Secara umum, FASB lebih berhasil menjalankan tugasnya dibandingkan dua organisasi pendahulunya. Berikut perbandingan antara FASB, APB dan CAP :

Karakter	CAP	APB	FASB
Independensi organisasi	Bagian dari AICPA	Bagian dari AICPA	Terpisah dari AICPA
Independensi anggota	Other full-time employer	Other full-time employer	Full-time employee of FASB
Keanggotaan	Harus CPA	Harus CPA	Anggota terdiri atas akuntan publik, pemerintahan, industri, perusahaan sekuritas, dan akademisi
Due process	Sedikit, jika memang ada	Sangat terbatas walaupun pada akhir berdirinya menjadi semakin melebar	Lebih ekstensif dan merupakan bagian dari proses, dapat menimbulkan “democratic paralysis”
Standar pendukung dokumen teoritis	Tidak diusahakan	Gagal dalam merumuskan dalil dan prinsip (ARS no.7 dan APB Statement no 4 gagal)	Lebih berhasil menyelesaikan kerangka kerja konseptual
Penggunaan riset	Sangat terbatas	Sebagian besar untuk ARS	Lebih ekstensif

Evolution of FASB’s Power and Congressional Investigations

Beberapa pihak berusaha untuk membatasi kekuasaan legislatif FASB. Beberapa tantangan yang dihadapi diantaranya adalah adanya kekuatan membuat standar bagi pemerintah untuk mendirikan GASB (Government Accounting Standards Board). Standar GASB cenderung mengalahkan standar yang dibuat FASB untuk entitas pemerintah. Akhirnya diputuskan bahwa pelaporan keuangan organisasi-organisasi sektor publik akan tetap menggunakan standar FASB kecual bila lembaga tinggi organisasi tersebut menyatakan untuk menggunakan standar GASB. Selain itu, ada juga tekanan lain terkait cost pembuatan standar dan sulitnya memahami standar serta ancaman terkait independensi lembaga (adanya dominasi) SEC yang memberikan pendanaan untuk FASB. Selain ancaman tersebut, tekanan juga datang dari pihak congress yang meminta seluruh profesi diatur oleh pemerintah.

Sarbanes-Oxley Act

SOX mendirikan Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB), yang tujuannya untuk mendaftarkan kantor akuntan publik, mengatur standar audit, memeriksa kantor akuntan terdaftar, dan mengadakan kepatuhan dengan SOX. PCAOB harus berkonsultasi dengan ASB, namun juga memiliki otoritas penuh untuk membuat standar jika dirasa perlu. Selain pendirian PCAOB, SOX juga memperjelas independensi auditor, persyaratan penyimpanan catatan, peran komite audit dalam corporate governance, keterangan CEO dan CFO dalam laporan keuangan serta hukuman terhadap ketidakpatuhan. Semua peraturan ini dilakukan untuk meningkatkan kembali kepercayaan publik akibat skandal-skandal yang terjadi pada 1990 dan 2000an.

Walaupun SOX terlihat mempengaruhi profesi audit saja, namun selama lebih dari tigapuluh tahun SOX telah memindahkan tanggung jawab tersebut kepada FASB.SOX juga mengadakan perubahan di segi pendanaan yang menyebabkan independensi FASB terhadap konstituen menjadi berkurang, namun di sisi lain menjadi semakin bergantung pada SEC.

Implementasi SOX mendadak menjadi fokus perusahaan publik dan KAP.Adanya perubahan besar-besaran pada financial restatement dan kejahatan kerah putih, pada akhirnya memunculkan argumen “Hukum sudah terlibat terlalu jauh”, bahkan perusahaan mulai mengeluarkan suara untuk mengubah saja hukum yang sudah disahkan itu.

International Convergence and the Liability Crisis in Public Accounting

Karena GAAP Amerika Serikat tidak bisa diimplementasikan di seluruh dunia, maka dikenal isitlah harmonisasi (sekarang “convergence”) yang merefleksikan tujuan internasional ini.

Krisis kewajiban pada akuntansi publik telah menjadi masalah penting yang dialami profesi. Ada tekanan besar untuk mengubah audit menjadi suatu mekanisme pendeteksi kecurangan dimana auditor diminta melapor ke SEC ketika ada manajemen perusahaan yang bertindak tidak semestinya.

Current Role of the AICPA, SEC, amd Other Groups

AICPA tidak lagi memiliki otoritas eksklusif untuk membuat peraturan audit di sektor privat karena SOX telah mengalihkan tugas pemberian saran dalam proses pembuatan standar pada ASB. Tugas AICPA sekarang adalah menjadi penjaga ketertiban self-regulation, menjadi badan pembuat standar untuk perusahaan yang lebih kecil, dan juga “shopping for accounting principles”.

Sementara otoritas SEC saat ini adalah berupa statutory authority dalam mengatur standar akuntansi untuk perusahaan publik.otoritas tersebut berupa pendanaan terhadap aktivitas FASB (sehingga pada akhirnya FASB menjadi quasi-governmental body), penekanan terhadap FASB untuk lebih mengontrol penerimaan anggota baru, serta pengisian data keuangan lewat EDGAR (Electronic Data Gathering, Analysis and Retrieval System).

Saat ini ada tiga asosiasi lain yang berkepentingan dalam proses pembuatan standar, yaitu :

• AAA :mensponsori beberapa studi riset akuntansi.

• FEI : mereview semua hasil diskusi FASB dan draft yang dikeluarkan, serta mendanai riset akuntansi dan topik terkait

• IMA : mengadakan riset dan menerbitkan laporan pada area akuntansi biaya dan manajemen.

Accounting Theory : UNIFORMITY AND DISCLOSURE, SOME POLICY-MAKING DIRECTIONS

Kerangka berpikir konseptual merupakan satu struktur yang normatif karena tujuan dan standarnya merupakan hasil dari pilihan. Walaupun pekerjaan teoretis dapat mempengaruhi kerangka konseptual,seperti juga proses pembuatan peraturan itu sendiri, teori dan peraturan berada di area yang terpisah. Namun menurut Ijiri, teori dan peraturan di bidang akuntansi lebih banyak memiliki kesamaan dibandingkan pada disiplin lain. Jika kita ingin standar konsisten dengan struktur metateorikal, maka harus ada kejernihan konseptual dan kelengkapan. Ada dua masalah konseptual yang memainkan peranan penting dalam menentukan struktur dan kerangka kerja komponen metateoritis, yaitu uniformity dan disclosure. Ada hubungan komplementer antara uniformity dan disclosure. Jika kondisi dan transaksi semakin kompleks, maka semakin sulit untuk merefleksikan kondisi dan hubungan yang penting di dalam laporan keuangan, sehingga disclosure menjadi penting.

What Underlies the Choice Among Accounting Methods?

Penyebab suatu perusahaan memilih satu dari beberapa alternatif metode akuntansi ada tiga, yaitu :

• Meminimalkan agency cost

• Terkait signaling information yang ingin dikirimkan manajemen ke pihak luar

• Terkait eksternalitas untuk memperngaruhi pihak luar

Uniformity

The Nature and Complexity of Events

Transaksi adalah peristiwa ekonomi ataupun keuangan yang dicatat oleh perusahaan. Kriteria pengakuan peristiwa diserahkan pada peraturan akuntansi. Yang jelas, peristiwa dibagi menjadi dua jenis, yaitu peristiwa simpel (tidak memiliki variabel ekonomi yang signifikan yang dapat membawa pada pencatatan yang berbeda) dan peristiwa kompleks yang lebih sulit untuk dipecahkan.

Relevant Circumstance, the Terminology of Relevance and the Role of Management in Relevant Circumstances

Relevant circumstance adalah kondisi yang dapat mempengaruhi peristiwa-peristiwa yang sama, yang bersifat signifikan secara ekonomi. Relevant circumstances dibagi menjadi dua, yaitu present magnitude (kondisi yang diketahui pada saat peristiwa akan terjadi) dan future contingencies (faktor-faktor yang baru bisa diketahui setelahnya). Tugas utama badan pembuat peraturan adalah mengidentifikasi relevant circumstances dengan tepat serta membuat kriteria tentang bagaimana mereka harus mengatur pencatatan peristiwa atau format laporan keuangan.

Karena circumstances merupakan aspek yang sangat penting bagi masalah unformity, maka timbul pertanyaan terkait apakah manajemen perlu turun tangan untuk menentukan circumstances tersebut.pengaruh manajemen mungkin dapat menjadi alasan yang kuat terkait pemilihan metode akuntansi, namun di sisi lain pemilihan oleh manajemen tersebut dapat juga dilatarbelakangi oleh motif-motif tertentu seperti :

• Memaksimalkan laba jangka pendek jika kompensasi manajemen didasarkan padanya.

• Meminimalkan laba jangka pendek jika ada kekhawatiran akan intervensi pemerintah terhadap landasan antitrust

• Meminimalkan deviasi laba dari tahun ke tahun jika investor percaya bahwa perusahaan yang fluktuasi labanya lebih sedikit maka resikonya juga lebih sedikit

Karena manajemen memiliki kemungkinan untuk mendistoris pengukuran laba, maka relevant circumstances yang berada dalam kontrol manajemen harus dibatasi, yang disebut dengan environmental conditions.

Finite and Rigid Uniformity and the Present Status of Uniformity

Finite uniformity adalah metode akuntansi yang dibuat sama pada relevant circumstances di situasi yang secara umum sama. Contohnya adalah ketentuan sewa beli jangka panjang seperti yang diatur dalam SFAS No. 13. Karena menentukan kriteria yang tepat untuk relevant circumstances sulit dan cenderung sewenang-wenang, maka ada jenis alternatif uniformity yang lain, yang disebut rigid uniformity. Rigid uniformity adalah satu metode digunakan untuk transaksi-transaksi yang relatif sama sekalipun ada relevant circumstances. Terkait representational faithfulness dan verifiability, finiteuniformity seharusnya bisa lebih dipercaya daripada rigid uniformity.

Sampai pada satu titik, finite dan rigid uniformity dapat dikatakan ideal. Beberapa standar saat ini berusaha memperhatikan relevant circumstances, sedangkan yang lain mencoba menerapkan rigid uniformity. Selain itu, ada juga standar yang menerapkan flexibility. Berikut contohnya :

• Rigid uniformity : SFAS No. 109 tentang alokasi pajak penghasilan komprehensif

• Finite uniformity : SFAS No. 5 tentang kemungkinan rugi di masa depan

• Flexibility : Akuntansi depresiasi

Sebenarnya, dalam pembuatan standar akuntansi, fleksibility sebisa mungkin harus dihilangkan. Ketika relevant circumstances mungkin untuk dibedakan, dihitung, dan diimplementasikan secara cost effective, kita sebaiknya menggunakan finite uniformity. Sedangkan ketika tidak dapat dilaksanakan secara cost-effective, kita menggunakan rigid uniformity. 

The Usefulness of Accounting Allocations

Alokasi adalah pembagian kos atau pendapatan satu periode yang masih berlaku sampai beberapa periode. Alokasi sering dikatakan fatal dan tidak dapat diperbaiki, yang berarti memang tidak ada cara yang benar-benar benar untuk mengalokasikan kos karena tidak ada satupun metode alokasi yang terbukti secara ilmiah lebih baik dibandingkan metode lainnya.

Disclosure

Pengungkapan adalah istilah yang terkait dengan informasi pelaporan keuangan (informasi pada laporan keuangan maupun pada alat komunikasi informasi akuntansi lainnya). Menurut SFAC No. 5, pengungkapan adalah penyajian informasi selain pengakuan pada laporan keuangan. Pengungkapan memiliki dua aspek, yaitu protective disclosure (untuk melindungi investor dari perlakuan yang tidak adil) dan informative disclosure (informasi lengkap untuk memenuhi kebutuhan analisis investasi). Sebelum 1970an, SEC lebih menekankan protective disclosure daripada informative disclosure. Namun, sejak 1970 SEC cenderung bergeser pada informative disclosure karena adanya hasil studi terkait efisiensi pasar.

Imperfections of the Disclosure Process

Dalam sejarahnya, proses disclosure terbukti memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama terkait dengan pro kontra antara differential disclosure dan selective disclosure. Sistem pengungkapan yang dipakai sekarang disebut dengan differential disclosure. Selective disclosure adalah pengungkapan yang memungkinkan adanya informasi yang dikeluarkan dan tidak dikeluarkan ke publik.

SEC mengesahkan Regulation FD pada Agustus 2000 yang menolak adanya selective disclosure yang berpotensi dilakukan oleh analis keuangan. Regulation FD mencegah pembocoran informasi yang penting kepada analis keuangan sebelum pengumuman resmi ke publik, sehingga menyebabkan kekhawatiran di antara manajemen perusahaan karena mereka tidak dapat lagi menggunakan selective disclosure yang sebenarnya dapat digunakan untuk kepentingan perusahaan, misalnya untuk meningkatkan prakiraan earning per share. Selain itu, ada beberapa argumen lain yang menentang adanya Regulation FD ini.

Keterbatasan kedua, keberagaman investor dapat mengurangi kebutuhan akan informasi pada level spesifik perusahaan. Investor hanya peduli terhadap informasi spesifik perusahaan yang akan mempengaruhi portofolio mereka. Namun, masalahnya adalah pengkategorian informasi spesifik perusahaan (memiliki efek ataukah tidak memiliki efek terhadap portofolio) adalah hal yang mustahil. Lebih jauh, tidak semua investor mendiversifikasi investasi mereka, sehingga sulit memisahkan mana informasi yang berguna bagi diversified investor dan mana yang berguna bagi undiversified investor.

Form and Methods of Disclosure

Berikut beberapa bentuk pengungkapan :

• Management discussion and analysis yang bertujuan untuk memberikan gambaran operasi dan aliran kas masa depan, terdiri atas :

  • Hasil operasi, perubahan harga jual, perubahan kos, dan perubahan volume

  • Penilaian likuiditas perusahaan di masa depan

  • Sumber daya kapital dan rencana pengeluaran kapital

  • Tren, ketidakpastian, dan peristiwa masa depan yang akan memberi dampak material

• Signaling and management earning forecasts. Menurut teori signaling, perusahaan akan dengan sukarela mengungkapkan prakiraan earningnya. Teori ini percaya bahwa perusahaan yang memiliki berita baik akan berusaha membedakan dirinya dari perusahaan yang tidak memiliki berita baik dengan mengungkapkannya ke pasar.

• SFAS No. 131, mengikuti rekomendasi pengungkapan yang dikeluarkan oleh AICPA. Pengungkapan terdiri atas :
  • Segmental profit or loss
  • Pendapatan dari operasi
  • Aset
  • Kewajiban (optional)
• Quarterly information

• Small firms vs large firms, karena perusahaan kecil menanggung kos yang lebih besar untuk memenuhi persyaratan pengungkapan, maka FASB memutuskan untuk membentuk Small Business Advisory Committee of the Financial Accounting Standards Advisory Council untuk memfasilitasi penyampaian laporan keuangan perusahaan kecil dan kantor akuntan publik kecil. Perhitungan cost dan benefit pengaplikasian akuntansi untuk perusahaan kecil memang sulit, namun terbukti pengungkapan yang dilakukan perusahaan kecil ternyata mengandung informasi yang lebih banyak.

Accounting Theory : THE SEARCH FOR OBJECTIVES

User objective yang sempat terabaikan akhirnya memiliki peranan yang penting pada akhir 1960an pada penelitian dan monograf dan keputusan berorientasi teoretis. User needs and objectives menjadi penghubung yang penting bagi dokumen-dokumen yang keluar pada masa itu, yaitu ASOBAT (AAA, 1966), APB Statement 4 (APB, 1970), Trueblood Committee Report (AICPA, 1973) dan SATTA (AAA, 1977).

A Statement of Basic Accounting Theory (ASOBAT)

ASOBAT merupakan satu gebrakan besar setelah periode penerbitan AAA pada 1963 sampai 1964 yang lebih bersifat deskriptif dan normatif.

Development of the User Approach

Definisi akuntansi menurut ASOBAT cukup banyak berbeda dari apa yang telah didefinisikan sebelumnya. Menurut ASOBAT, akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur dan mengkomunikasikan informasi ekonomi untuk memungkinkan penilaian dan keputusan yang terinformasi bagi para pengguna informasi.

Sebagai perbandingan, definisi sebelumnya yang paling banyak beredar adalah : Akuntansi adalah seni mencatat, mengklasifikasikan dan merangkum secara signifikan terkait uang, transaksi, dan peristiwa yang menjadi bagian dari sebuah karakter keuangan, serta kemudian menginterpretasikan hasilnya. Dengan demikian, akuntan saat itu bertanggung jawab sendiri untuk membawa kemiripan untuk mengatasi kekacauan bisnis, dan setelah itu terserah pengguna terkait bagaimana mereka menginterpretasikan hasil kerja para akuntan.Pandangan ini menimbulkan terjadinya perubahan pada tahun-tahun terakhir bahwa akuntan dipandang sebagai anggota manajemen.

Orientation to Theory

Teori adalah satu set prinsip hipotetikal, konseptual dan pragmatis yang kohesif yang membentuk suatu kerangka umum referensi untuk satu bidang studi. Untuk memenuhi definisi tersebut, maka teori memiliki tugas sebagai berikut :

• Mengidentifikasi bidang akuntansi supaya generalisasi tentangnya dapat dibuat kemudian sebuah teori dapat dikembangkan.

• Membangun standar dimana informasi akuntansi dapat dinilai

• Menonjolkan kemungkinan pengembangan pada praktek akuntansi

• Menyajikan kerangka kerja yang berguna bagi pencarian para peneliti akuntansi untuk mmengambangkan penggunaan akuntansi dan cakupan subjek akuntansi seiring dengan semakin berkembangnya masyarakat

Definisi ASOBAT lebih terfokus padaa pembangunan kerangka kerja untuk mengevaluasi pendekatan sistem untuk mencatat transaksi dan menyajikan laporan keuangan untuk pengguna.

Objectives of Accounting

Karena akuntansi memperhatikan kebutuhan pengguna, maka sekumpulan tujuan terkait kebutuhan pengguna menjadi puncak dari metateori. Dibawah tujuan-tujuan ini adalah serangkaian definisi, karakter kualitatif, dan panduan yang akan memfasilitasi pelaksanaan tujuan-tujuan tersebut. Tujuan yang dirumuskan oleh ASOBAT ada empat, yaitu:

• Membuat keputusan tentang penggunaan sumber daya yang terbatas dan untuk menentukan tujuan.

• Mengarahkan dan mengontrol sumber daya manusia dan materal organisasi secara efektif.

• Mempertahankan dan melaporkan pertanggungjawaban sumber daya

• Memfasilitasi fungsi dan kontrol sosial

Membuat keputusan tentang sumber daya

Pembuatan keputusan merupakan evaluasi tentang apa yang diharapkan terjadi di masa depan. Metode yang digunakan untuk menilai apa yang akan terjadi di masa depan dinamakan decision models, sedangkan kemampuan untuk menyajikan informasi yang berguna dalam proses pembuatan keputusan dinamakan predictive ability. Pada pendekatan user-oriented, tujuan akuntansi yang terpenting adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pembuatan keputusan, tanpa memandang latar belakang maupun kemampuan pengguna yang berbeda-beda.

Mengarahkan dan mengontrol sumber daya

Bagi ASOBAT, kebutuhan managerial akan data akuntansi berbeda dengan pihak-pihak eksternal lain. Namun, manajemen juga merupakan subjek empat standar pelaporan yang sama walaupun pengaplikasian standarnya sendiri berbeda-beda.

Mempertahankan pertanggungjawaban sumber daya

Tujuan ini sering disebut sebagai stewardship. Hubungan antara pemilik sumber daya dan manajemen telah menimbulkan agency theory, dimana pada beberapa kasus seperti Enron dan Tyco, hal ini perlu mendapat perhatian lebih.

Memfasilitasi fungsi dan kontrol sosial

Tujuan ini juga merupakan perpanjangan dari fungsi stewardship kepada masyarakat secara keseluruhan, sehingga akuntansi akhirnya juga mengurus masalah pajak, pencegahan kecurangan, peraturan pemerintah dan pengumpulan statistik untuk mengukur aktivitas ekonomi.

Standards for Accounting Information

Empat standar akuntansi, panduan mengkomunikasikan informasi akuntansi beserta tujuan-tujuan akuntansi merupakan bagian dari metateori akuntansi. Standar akuntansi muncul untuk mengevaluasi informasi laporan keuangan serta menilai peraturan akuntansi.Berikut keempat standar tersebut :

• Relevance : kebergunaan untuk membuat keputusan, merupakan standar utama

• Verifiability : merupakan aspek pengukuran. Pemilihan metode harus berdasarkan baik pada relevance maupun pada verifiability. Verifiability merupakan derajat konsensus statistikal diantara pengukur, menggantikan istilah objectivity.

• Freedom from bias: karena pengguna laporan keuangan bersifat heterogen, selain itu hubungan antara manajer dan pihak eksternal juga bisa jadi saling bertentangan, maka standar ini diperlukan. Standar ini bersifat komplementer terhadap karakteristik kualitatif neutrality. Neutrality mengacu pada orientasi badan pembuat standar, sementara freedom from bias mengacu pada penyiapan laporan keuangan.

• Quantifiability

Guidelines for Communicating Accounting Information

Berikut lima panduan untuk mengkomunikasikan informasi akuntansi :

• Appropriateness to expected use: hanya mengulang standar relevance, ditambah unsur ketepatan waktu penyajian dan penggunaan informasi oleh manajemen.

• Disclosure of significant relationships: panduan ini hanya berkaitan dengan satu aspek masalah pengungkapan, yaitu tentang pengumpulan data dimana informasi yang penting mungkin disembunyikan.

• Inclusion of environmental information: mengacu pada syarat-syarat yang sangat luas terkait pengumpulan data dan asumsi relatif pembuat laporan terhadap penggunaan informasi, terutama jika informasi ditujukan untuk tujuan tertentu.

• Uniformity of practice within and among entitiesdan consistency of practices through time: mengacu pada uniformity dan consistency, ASOBAT mendefinisikan uniformity yang berkorespondensi dengan finite uniformity, padahal finite uniformity tidak dapat dicapai hanya dengan menjadikannya standar atau panduan.

Kesimpulannya, ASOBAT masih dapat dikritik dari berbagai aspek karena panduannya terlalu singkat dan umum untuk dapat mengcover topik secara lengkap. Namun, ASOBAT tetap memiliki pengaruh yang penting dalam mengganti dokumen dan laporan sebelumnya.

APB Statement 4, Basic Concepts and Accounting Principles Underlying Financial Statements of Business Enterprises

Tujuan APB Statement 4 adalah untuk menyatakan konsep mendasar pelaporan keuangan untuk menjadi dasar opini APB.

Orientation to Definitions

Akuntansi menurut APB Statement 4 adalah sebuah aktivitas jasa yang bertujuan untuk memberikan informasi kuantitatif, terutama bersifat keuangan, tentang entitas ekonomi yang ditujukan untuk menjadi berguna dalam pembuatan keputusan. Pernyataan ini juga mengadopsi penekanan terhadap keberagaman pengguna. Pengguna laporan dibagi menjadi dua, yaitu pengguna dengan kepentingan langsung dan tidak langsung. Menurut APB Statement 4, pengguna harus memiliki pengetahuan dan memahami karakter serta keterbatasan laporan keuangan. APB Statement 4 juga melihat laporan keuangan memiliki tujuan umum, tidak ditujukan untuk kalangan pengguna yang terbatas saja.

Selain definisi akuntansi, APB Statement 4 juga mendefinisikan beberapa hal yang sebenarnya tidak terlalu berguna, yaitu pendefinisian aset, liabilitas, ekuitas pemilik, pendapatan dan biaya sebagai elemen dasar akuntansi keuangan. Terminologi akuntansi sekali lagi hanya didefinisikan berdasarkan apa yang terjadi di lapangan.

Other Aspects of APB Statement 4

APB Statement 4 juga memiliki beberapa sisi yang menarik, diantaranya adalah pernyataan bahwa akuntansi adalah disiplin pengukuran, yang juga sejalan dengan apa yang tertulis di ASOBAT. Standar dan panduan ASOBAT juga hampir sama dengan qualitative objective yang tertera pada APS Statement 4, yang terdiri atas relevance, understandability, verfiiability, neutrality, timeliness, comparability, dan completeness. Terlepas dari ASOBAT, APB Statement 4 berkonsentrasi pada pengembangan pendekatan user-oriented. Aspek lain dari APB Statement 4 hanya terdiri atas hal-hal yang kurang inovatif.

Kesimpulannya, sebagian besar hal yang tercantum dalam APB Statement 4 hanya merupakan pernyataan ulang dari hal-hal yang sudah ada saat itu, walaupun sebagian yang lain menandakan bahwa perubahan besar akan segera terjadi. Banyak bagian dokumen yang juga tidak saling berhubungan. Namun, mengingat penerbitan dokumen ini adalah ketika APB sedang dalam masalah, dokumen ini cukup berguna saat itu.

The Trueblood Committee Report

Trueblood Committee merumuskan 12 tujuan akuntansi keuangan, yaitu :

1. To provide information useful for making economic decision.

Tujuan ini sama dengan yang telah tercantum di ASOBAT dan APB Statement. Tujuan ini bukan untuk tujuan operasional, namun merupakan pernyataan yang luas mengenai tujuan atau arah proses pembuatan standar.

2. To serve primarily those users who have limited authority, ability or resources to obtain information and who rely on financial statements as their principal source of information about an enterprise’s economic activities.

Tujuan ini menggambarkan pengguna utama laporan keuangan, yang dalam konteks Trueblood Committee, pengguna dengan otoritas, kemampuan dan sumber daya terbatas dianggap tidak ada. Namun, Sorter dan Gans mengatakan bahwa laporan keuangan harus melayani semua tujuan umum, bukan hanya kebutuhan sempit beberapa pengguna. Akhirnya, “kemampuan terbatas” diartikan sebagai pengungkapan penuh dan secara luas laporan keuangan untuk general purpose. Walaupun pengguna mungkin berbeda-beda, namun secara umum esensi keputusan ekonomi mereka akan sama.

3. To provide information useful to investors and creditors for predicting, comparing, and evaluating potential cashflows to them in terms of amount, timing, and related uncertainty.

Informasi aliran kas penting bagi kreditor investor. Tidak jelas mengapa mereka harus dipisahkan, padahal keputusan pengguna relatif homogen.

4. To provide users with information for. Predicting, comparing, and evaluating enterprises resources effectively in achieving the primary enterprise goal.

Earning power terlihat sebagai satu ukuran yang sangat berguna untuk membantu memprediksi, membandingkan dan mengevaluasi potensi aliran kas. Dalam jangka panjang, aliran kas dan earning memiliki hubungan yang erat, namun dalam jangka pendek earning merupakan prediktor kas yang lebih efektif daripada aliran kas sendiri karena aliran kas bisa jadi dibawa masuk lagi ke perusahaan untuk kepentingan aliran kas dan earning masa depan.

5. To supply information useful in judging management’s ability to utilize enterprise resources effectively in achieving the primary enterprise goal.

Tujuan ini sering disebut sebagai accountability. Lebih dari sekedar konsep stewardship yang terbatas pada penjagaan aset dan memastikan bahwa aset digunakan sesuai dengan tujuan investor, accountability juga memasukkan ide penggunaan aset yang efektif dan efisien untuk memaksimalkan aliran kas masa depan sejalan dengan level risiko yang ada.

6. To provide factual and interpretive information about transactions and otheer events, which is useful for predicting, comparing, and evaluating enterprise earning power. Basic underlying assumptions with respect to matters subject to interpretation, evaluation, prediction, or estimation should be disclosed.

Perbedaan antara factual dan interpretive terkait dengan konsep siklus perusahaan.semakin luas siklusnya, maka informasi akuntansi yang dihasilkan akan semakin interpretive dan semakin tidak factual. Secara umum, laporan aliran kas menyediakan informasi yang lebih factual dan kurang interpretive daripada laporan laba, yang juga lebih factual dan kurang interpretive daripada laporan posisi keuangan.

7. To provide a statement of financial position useful for predicting, comparing, and evaluating enterprise earning power. This statement should provide information concerning enterprise transaction and other events that are part of incomplete earning cycles. Current values should also be reported when they differ significantly from historical costs. Assets and liabilities should be grouped or segregated by the relative uncertainty of the amount and timing of prospective realization or liquidation.

8. To provide a statement of periodic earnings useful for predicting, comparing, and evaluating enterprise earning power. The net result of completed earnings cycles and enterprise activities resulting in recognizable progress toward completion of incomplete cycles should be reported. Changes in the values reflected in successice statements of financial position should be reported, but separately, since they differ in terms of their certainty of realization.

9. To provide a statement of financial activities useful for predicting, comparing, and evaluating enterprise earning power. This statement should report mainly on factual aspects of enterprise transaction having or expected to have significant cash consequences. This statement should report data that require minimal judgement and interpretation by the preparer.

Menurut tujuan 7, 8, dan 9, laporan posisi keuangan, laporan laba, dan pernyataan aliran dana akan berguna untuk prediksi, perbandingan, dan evaluasi earning power perusahaan. Dalam laporan posisi keuangan, current values merupakan indikator present value aliran kas masa depan, sehingga dapat digunakan untuk memprediksi, membandingkan, dan mengevaluasi earning power perusahaan. Sementara itu, laporan earning yang terbatas pada satu siklus earning penuh tidak seberguna model yang lebih lengkap untuk untuk memprediksi, membandingkan, dan mengevaluasi earning power perusahaan. Pernyataan tentang aktivitas keuangan dapat melengkapi dua laporan tersebut.

10. To provide information useful for predictive process. Financial forecasts should be provided when they will enhance the reliability of user’s predictions.

Karena ramalan keuangan bersifat subjektif, maka optimisme atau pesimisme berlebihan dapat menumpulkannya.

11. For governmental and nonprofit organizations, to provide information useful for evaluating the effectiveness of the management of resources in achieving the organization’s goals. Performance measures should be quantified in terms of identified goods.

12. To report on those activities of the enterprise that affect society which can be determined and described or measured and which are important to the role of the enterprise in its social environment.

Akuntansi pemerintahan dan organisi nirlaba merupakan hal yang penting, karena kos organisasi pemerintah dan nirlaba tidak ditanggung oleh bisnis.

Kesimpulannya, Trueblood Report juga mencantumkan karakteristik kualitatif pelaporan berdasarkan ASOBAT dan APB Statement 4. Selain itu, ada juga bagian mengenai berbagai sistem penilaian dalam akuntansi. Trueblood Report juga menekankan pentingnya aliran kas bagi pengguna serta hubungan antara pengukuran earning power dengan aliran kas masa depan.

A Statement on Accounting Theory and Theory Acceptance (SATTA)

Tujuan keseluruhan SATTA sama seperti ASOBAT, untuk menjalankan survey mengenai literatur akuntansi keuangan saat itu dan merupakan pernyataan dimana profesi berdiri terkait teori akuntansi. Jika ASOBAT berusaha untuk mengembangkan panduan metateoritis untuk evaluasi sistem penilaian dan informasi akuntansi, SATTA memikirkan sistem-sistem penilaian akuntansi tersebut dan pemikiran teoritis lain serta menyebutkan alasan mengapa tidak mungkin mengembangkan kriteria yang memungkinkan profesi untuk samar-samar menerima satu sistem penilaian akuntansi.

Theory Approaches in Accounting

• Classical approach: sistem penilaian berkarakter normatif dan deduktif, dan tidak banyak berpengaruh terhadap keputusan pengguna walaupun pengembang model berargumen bahwa model mereka sangat baik bagi pengguna dibandingkan alternatif lain.

• Decision-Usefulness Approach:

  • Decision-Model Orientation : sistem yang masuk kategori ini memiliki sifat :

    • Normatif dan deduktif karena sistem teoretis harus cocok dengan kriteria kerangka kerja metateorikal

    • Beberapa bentuk relevance untuk keputusan tertentu ditekan

    • Kriteria relevance membantu mengukur atribut aset, liabilitas, dan transaksi laba terpilih.

Karena pendekatan ini dianggap tepat untuk mengkomunikasikan informasi yang sangat relevan bagi pembuatan keputusan, masalah muncul jika pengguna tidak menyukai sistem tersebut, sedangkan memaksakan penggunaan suatu model kepada pengguna adalah hal yang sangat sulit.

• Decision-Maker Orientation : bersifat deskriptif, karena pendekatan ini berusaha mencari tahu informasi apa yang sebenarnya digunakan atau diinginkan.

• Information Economics Approach: tidak berurusan langsung dengan alternatif sistem penilaian, namun dengan masalah cost-benefit yang muncul dari pembuatan dan penggunaan informasi.

Deficiencies of Present Approaches to Theory

Penolakan terhadap pesan SATTA berkaitan dengan mengapa kita tidak dapat mencapai akhir dari pembuatan teori. Masalah prinsipal yang dibawa SATTA juga adalah keberagaman keputusan dan kebutuhan informasi pengguna. Namun, tidak seperti ASOBAT dan Trueblood Committee yang menyajikan bagian dari kerangka kerja metateorikal untuk mengevaluasi sistem dan metode teoretis dari sudut pandang normatif, SATTA menyatakan bahwa overlap derajat kesamaan kebutuhan informasi high user lebih banyak daripada low user.

Heterogenitas preferensi dan kebutuhan informasi menimbulkan situasi yang cukup sulit. Karena informasi akuntansi bukan barang privat, maka informasi yang dibutuhkan tidak akan dapat diselesaikan hanya oleh supply dan demand. Oleh karena heterogenitas pengguna serta sifat informasi akuntansi yang merupakan barang publik, maka formulasi standar akuntansi serta metode yang disarankan akan menemui jalan buntu. Lebih jauh, informasi akuntansi yang berbeda akan menimbulkan perbedaan harga surat berharga sehingga pada akhirnya beberapa orang akan diuntungkan di atas orang lain.

Teori SATTA bahwa kebutuhan informasi pengguna bersifat heterogen sebenarnya tidak dapat dibuktikan, namun kesimpulan SATTA juga sulit dibantah. Kita tidak dapat membuat peraturan yang memuaskan seluruh dunia, namun kita dapat mengharapkan bahwa pernyataan dan ketetapan yang dibuat kelompok pembuat keputusan dapat diterima.

User Objectives and User Diversity

User Objective

Ada dua area utama dimana informasi yang luas dapat diaplikasikan pada banyak pengguna. Dua area itu adalah tujuan predictive ability dan accountability.

Predictive Ability

Beberapa studi berusaha untuk menggunakan data akuntansi untuk memprediksi variabel masa depan. Beberapa studi enguji kemampuan memprediksi historical cost income untuk memprediksi dirinya sendiri. Studi tersebut menunjukkan bahwa historical cost income merupakan prediktor diri sendiri yang paling tidak baik jika dibandingkan general-price-level-adjusted income dan current value income. Namun, ternyata studi lain ada yang menunjukkan hal sebaliknya. Menurutnya, karena peristiwa riil itu bersifat volatil, maka prediktornya pun harus bersifat volatil pula.

Selain itu, ada beberapa studi lain terkait predictive ability data akuntansi, diantaranya tentang :

• Pengumuman pendapatan kuartalan sebagai prediktor pendapatan tahunan serta rasio keuangan sebagai prediktor kebangkrutan yang predictive abilitynya terbukti tinggi.
• Hubungan antara aliran kas dan harga surat berharga
• Nilai aset dan kewajiban (bahkan yang tidak tercatat) ditentukan oleh pasar

Accountability

Accountability adalah tanggung jawab manajemen untuk melaporkan tujuan yang dicapai untuk keefektifan dan keefisienan penggunaan sumber daya organisasi. Predictive ability terkait dengan penggunaan data untuk menilai prospek masa depan, sedangkan accountability terkait dengan evaluasi kinerja perusahaan. Seberapa baik kinerja perusahaan memang merupakan prediktor prospek yang penting, namun sebenarnya ada pertentangan antara tujuan predictive ability dan tujuan accountability sehingga sekumpulan informasi yang sama belum tentu kompatibel dengan kedua tujuan tersebut.

Secondary objectives

Ada dua tujuan lain yang jauh lebih sempit dari accountability dan predictive ability. Yang pertama adalah capital maintenance yang memberikan informasi mengenai jumlah dividen yang dapat dibayar selama satu periode tanpa harus mengembalikan capital pada pemegang saham. Yang kedua adalah adaptability yang mengukur total likuiditas yang ada di perusahaan. Kedua tujuan ini bukan merupakan tujuan yang penting.

User Diversity

Pengguna laporan keuangan sangat memang sangat beragam, namun kebutuhan informasi antar pengguna tersebut bisa jadi bersifat komplementer sehingga tidak akan ada masalah serius. Namun, tetap saja tugas pembuat standar adalah untuk melindungi kepentingan pihak-pihak yang berbeda tersebut.

Accounting Theory : THE FASB’S CONCEPTUAL FRAMEWORK

ASOBAT, APB Statement 4, Trueblood Committee Report dan SATTA memiliki pengaruh penting dalam proyek pengembangan kerangka kerja konseptual oleh FASB. Kerangka kerja konseptual akuntansi terdiri atas tujuh pernyataan, yang lebih sering disebut dengan Statements of Financial Accounting Concepts (SFAC). SFAC terdiri atas :

1. SFAC No. 1 (1978), Objectives of Financial Reporting by Business Enterprises

2. SFAC No. 2 (1980), Qualitative Characeristics Of Accountingg Informasi

3. SFAC No. 3 (1980), Elements Of Financial Statements Business Enterprises

4. SFAC No. 4 (1980), Objectives Of Financial Reporting By Nonbusiness Organizations

5. SFAC No. 5 (1984), Recognition Dan Measurement In Financial Statements Of Business Enterprises

6. SFAC No. 6 (1985), Elements Of Financial Statements; A Replacement of FASB Concepts Statements No. 3 Also Incorporating An Amendment of FASB Concepts Statements No. 2

7. SFAC No. 7 (2000), Using Cash Flow Informasi Dan Present Value In Accounting Measurements

Sebelum kita membahas tentang SFAC, kita akan membahas mengenai satu studi FASB yang paling masif, luas, dan cukup tersebar, yaitu tentang Discussion memorandum FASB. Sebagian besar dipengaruhi oleh Trueblood Committee Report, Discussion memorandum FASB memuat tentang (1) tiga pandangan mengenai akuntansi keuangan dan laporan keuangan, dan (2) garis besar dari beberapa pendekatan capital maintenance. Hal yang baru dan penting dari Discussion memorandum FASB, yang belum dipertimbangkan secara luas di empat dokumen sebelumnya, adalah mengenai capital maintenance, tentang bagaimana earning diukur dalam konteks menjaga modal (aset-kewajiban) di awal periode agar tetap utuh.

Seperti APB Statement 4, SFAC tidak membuat GAAP serta tidak melibatkan Rule 203 dari Rule of Conduct of the AICPA yang melarang penyimpangan dari GAAP. Kelemahan ini menimbulkan dua keuntungan. Pertama, dapat menghindari kemungkinan terjadinya krisis yang dikarenakan oleh kegagalan dalam mempraktekkan peraturan. Yang kedua adalah masyarakat menjadi paham bahwa proses pembuatan struktur yang dapat dipraktekkan dan utilitarian-metatheoritical merupakan proses yang lambat sehingga adanya trial dan error serta sifat sementara peraturan yang menyebabkan peraturan tersebut mudah disesuaikan merupakan hal yang wajar.

Statement No. 1

Secara umum, SFAC No. 1 membahas tentang tujuan pelaporan keuangan bisnis. Tujuan akuntansi yang tertulis pada statement ini adalah untuk menyajikan informasi yang berguna dalam pembuatan keputusan bisnis dan ekonomi. Karena karakteristik pengguna yang heterogen itu sama dalam hal prediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian aliran kas masa depan. Dengan demikian, laporan keuangan harus bersifat general purpose atau melayani semua keutuhan secara umum, sementara pengguna laporan keuangan diasumsikan memiliki pengetahuan untuk memahami laporan pelaporan keuangan. (kebalikan dari asumsi limited ability yang digagas Trueblood Committee).

Statement ini masih menekankan pentingnya stewardship untuk menilai seberapa baik pelaksanaan tugas manajemen kepada pemilik dan pihak terkait. Walaupun dalam statement ini, gagasan stewardship beralih ke konsep yang lebih luas (tidak terbatas hanya pada penjagaan aset), yaitu accountability.

Ada beberapa value judgments yang penting :

• Manfaat penggunaan informasi harus lebih besar dari cost pembuatannya

• Laporan akuntansi tidak merupakan satu-satunya sumber informasi tentang perusahaan

• Akuntansi akrual sangat berguna dalam menilai dan memperkirakan earningpower dan aliran kas perusahaan

• Informasi yang diberikan seharusnya berguna, namun pengguna harus menggunakan prediksi dan penilaian mereka sendiri

Walaupun statement ini tidak menspesifikasi pernyataan yang mana serta format apa yang seharusnya digunakan, namun statement ini menyebutkan bahwa pelaporan keuangan harusnya menyajikan informasi ekonomi tentang sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemilik perusahaan. Disebutkan juga bahwa kinerja perusahaan disediakan oleh pengukuran earnings beserta komponennya serta bagaimana perolehan dan pengeluaran kas. Secara keseluruhan. SFAC No. 1 merupakan invocation tujuan Trueblood Committee yang sangat hati-hati, dan tetap mempertahankan generality.

Statement No. 2

SFAC No. 2 membahas tentang karakteristik kualitatif informasi akuntansi dan fungsi laporan keuangan adalah untuk melayani kebutuhan pengambilan keputusan pengguna. Seperti tertulis di SFAC No. 1, pengguna memang diasumsikan telah memahami laporan keuangan, tetapi informasi itu sendiri memiliki derajat komprehensif yang berbeda-beda karena dipengaruhi oleh pembuat dan pengguna. Namun di atas laporan keuangan itu dimengerti (understandability) atau tidak tetap saja ada pembatas pervasif dimana benefit laporan keuangan harus lebih besar daripada costnya (information economics).

• Benefit laporan keuangan dapat dilihat dari utilitas informasi dalam pengambilan keputusan bagi beberapa kelompok pengguna (terutama investor dan kreditur) serta seberapa berguna informasi akuntansi terhadap tujuan predictive dan accountability.

• Cost laporan keuangan dibagi menjadi dua yaitu direct cost dan indirect cost.

  • Direct cost informasi terdiri atas kos untuk mengumpulkan, menyiapkan dan menyebarkan informasi.

  • Indirect cost informasi adalah :

    • terkait bahwa nantinya informasi tersebut dapat menimbulkan competitive disadvantage

    • terkait understandability informasi tersebut (informasi tambahan tidak dipahami, information overload)

Information economics ini sendiri merupakan masalah yang cukup serius bagi para pembuat standar. Namun, selain information economics, representational faithfulness suatu laporan keuangan juga harus dipertimbangkan. Sebelum membahas hubungan antara information economics dengan representational faithfulness, kita harus memahami dua kualitas spesifik keputusan primer, yaitu relevance dan reliability.

Relevance merupakan kualitas laporan keuangan yang diambil dari ASOBAT, yang berarti mampu membuat perbedaan terhadap keputusan dengan membantu pengguna untuk membuat prediksi tentang hasil di masa lalu, sekarang, dan masa depan atau untuk mengkonfirmasi atau mengoreksi ekspektasi. Relevance memiliki tiga aspek, yaitu :

• Predictive value (nilai prediktif) : kebergunaan input bagi proses prediksi

• Feedback value (nilai umpan balik) : mengkonfirmasi atau mengoreksi ekspektasi sebelumnya

• Timeliness (ketepatan waktu) : supaya relevan, informasi harus ada sebelum manfaatnya bagi pengambilan keputusan hilang. Bukan merupakan aspek utama.

Karena tujuan laporan keuangan adalah untuk pengambilan keputusan, maka aspek predictive ability yang jelas terkait erat dengan pengambilan keputusan sangat ditekankan. Namun, feedback value juga penting untuk (1) menilai seberapa baik pekerjaan manajemen (apakah sesuai dengan ekspektasi pengguna laporan keuangan terhadap akuntabilitasnya), dan (2) untuk pengambilan keputusan. Seringkali feedback value dan predictive ability saling bertentangan, namun sebagian besar konflik yang terjadi dapat diselesaikan secara optimal.

Reliability merupakan penggabungan dari :

• Verifiability : adanya konsensus antar pengukur. Namun karena bersifat kualitatif sehingga sulit diukur, standar akuntansi tidak menjelaskan harus seberapa verifiable sebuah laporan keuangan.

• Representational faithfulness : seperti verifiability, representational faithfulness juga terkait dengan measurement theory. Representational faithfulness mengacu pada gagasan bahwa pengukuran itu sendiri harus berkorespondensi dengan fenomena yang diukur.

• Neutrality : proses penyusunan standar seharusnya memperhatikan relevance dan reliability di atas efek standar tersebut terhadap kelompok pengguna laporan keuangan atau perusahaan itu sendiri

Ada beberapa pandangan terkait apakah representational faithfulness atau economic consequence yang mendasari pengesahan standar akuntansi. Secara garis besar, ada tiga pendapat yang sampai sekarang masih menjadi perdebatan :

• Hanya menekankan pada representational faithfulness (Ruldan), karena suatu standar jika sudah representational faithfulness maka ia sudah cukup benar.

• Representational faithfulness dan economic consequence merupakan hal yang saling melengkapi.

• Menekankan pada economics consequence

Selain konsep-konsep di atas, ada bebrapa konsep lain yang dibahas dalam Statement No. 2 :

• Conservatism : adanya kesengajaan salah saji memang tidak sesuai dengan representational faithfulness, tapi karena pengguna butuh prudent reporting terutama ketika mengahdapi ketidakpastian atau resiko, maka konservatisme juga penting.

• Comparability dan consistency : merupakan karakteristik output. Namun keduanya tidak merupakan bagian dari kerangka kerja konseptual, bukan merupakan bagian dari struktur teori itu sendiri.

• Materiality : apakah suatu hal cukup besar untukmempengaruhi keputusan pengguna

Statement No. 3

Statement No. 3 mendefinisikan 10 elemen laporan keuangan, merupakan resolusi dari definisi yang disajikan di discussion memorandum. Ada beberapa hal yang tidak disebutkan :

• Tiga pandangan akuntansi keuangan yang terdiri atas revenue-expense, asset liability, dan nonarticulated.

• Tidak menspesifikasikan jenis capital maintenance yang digunakan

• Tidak menyebutkan masalah pengakuan, pengukuran dan tampilan laporan keuangan

Dengan demikian, definisi pada pernyataan terlihat seperti lapisan pertama dalam menentukan isi laporan keuangan, sehingga praktisi masih harus menentukan sendiri properties elemen-elemen tersebut serta penyusunannya

Memunculkan pembalikan dari terminologi

Statement No. 4

Terkait tujuan pelaporan keuangan nonbisnis, yang dicirikan oleh

• Penerimaan sumber daya dalam jumlah yang signifikan dari pihak yang tidak mengharapkan pengembalian ataupun manfaat ekonomi dari sumber daya yang diberikan

• Tujuan operasi selain untuk menyediakan barang dan jasa

• Tidak adanya kepentingan pemilik yang dapat dijual, dipindah, atau ditebus atau yang merupakan jatah bagian dari distribusi sisa sumber daya pada saat likuidasi

Statement No. 5

SFAC No. 5 membicarakan tentang masalah pengakuan dan pengukuran sehingga setelah diterbitkannya dokumen ini, tidak ada usaha yang lebih lagi terkait masalah pengakuan dan pengukuran. Dokumen ini menolak prinsip utama hipotesis pasar efisien yang mengungkapkan tubuh laporan keuangan sama efektifnya dengan mengungkapkan bagian dalam laporan itu sendiri.

Salah satu fokus SFAC No. 5 adalah format dan penyajian perubahan ekuitas pemilik yang bukan merupakan setoran dari pemilik. Dengan demikian, pengertian earning menjadi berbeda dengan net income (earning menggantikan net income). Earning merupakan net income dikurangi efek kumulatif pada tahun sebelumnya karena adanya perubahan prinsip akuntansi yang digunakan. Dengan demikian, selain statement ofearning, sekarang muncul statement of comprehensive income yang memuat :

• Semua perubahan ekuitas pemilik selain setoran pemilik pada periode tersebut

• Efek kumulatif pada tahun sebelumnya karena adanya perubahan prinsip akuntansi yang digunakan

• Efek rugi/untung dari marketable securities yang bukan termasuk aset lancar

• Penyesuaian mata uang asing.

Karena adanya pembedaan konsep antara earningdan comprehensive income, muncullah masalah pengukuran.

Recognition criteria mengacu pada ketika aset, kewajiban, biaya, pendapatan, untung, atau rugi harus dicatat. Recognition criteria yang mendasar dari kerangka kerja konseptual sebelumnya adalah :

• Hal tersebut sesuai dengan definisi elemen laporan keuangan

• Memiliki atribut yang dapat diukur yang relevan dengan reliability yang cukup

• Relevance

• Reliable

Dengan demikian, aset baru diakui ketika aset telah atau dapat direalisasikan, pendapatan telah dipenuhi, biaya diakui ketika aset sudah digunakan dan rugi diakui ketika tidak ada manfaat yang diharapkan lagi.

Lima atribut pengukuran :

• Historical cost

• Current/replacement cost

• Exit/current market value

• Net realizable value (selling cost – any cost to complete or dispose)

• Present (discounted) value aliran kas masa depan

Statement No. 6

Merupakan pengganti (bukan revisi) SFAC No. 3, dimana definisi yang terdapat didalamnya sama persis dengan yang tertulis di SFAC No. 3 dengan tambahan cakupan sampai ke organisasi nonbisnis. Dengan demikian, karakteristik informasi akuntansi pada SFAC No. 2 juga berlaku bagi organisasi nonbisnis.Definisi-definisi tersebut merupakan pengembangan dari definisi yang tertulis di APB Statement 4. Dopuch dan Sunder telah mengkritisi definisi-definsi tersebut atas dasar bahwa berbagai kriteria masing-masingnya sangatlah penting namun belum cukup untuk menentukan apakah sebuah tipe general dari kegiatan akuntansi jatuh kedalam suatu kategori definisi khusus. Berikut definisi-definisi yang terdapat dalam SFAC No. 6 :

• Assets are probable future economic benefits obtained or controlled by a particular entity as a result of past transactions or events.

• Liabilities are probable future sacrifices of economic benefits arising from present obligations of a particular entity to transfer assets or provide services to other entities in the future as a result of past transactions or events.

• Equity or net assets is the residual interest in the assets of an entity that remains after deducting its liabilities. In a business enterprise, the equity is the ownership interest. In a not-for-profit organization, which has no ownership interest in the same sense as a business enterprise, net assets is divided into three classes based on the presence or absence of donor-imposed restrictions—permanently restricted, temporarily restricted, and unrestricted net assets.

• Investments by owners are increases in equity of a particular business enterprise resulting from transfers to it from other entities of something valuable to obtain or increase ownership interests (or equity) in it. Assets are most commonly received as investments by owners, but that which is received may also include services or satisfaction or conversion of liabilities of the enterprise.

• Distributions to owners are decreases in equity of a particular business enterprise resulting from transferring assets, rendering services, or incurring liabilities by the enterprise to owners. Distributions to owners decrease ownership interest (or equity) in an enterprise.

• Comprehensive income is the change in equity of a business enterprise during a period from transactions and other events and circumstances from nonowner sources. It includes all changes in equity during a period except those resulting from investments by owners and distributions to owners.

• Revenues are inflows or other enhancements of assets of an entity or settlements of its liabilities (or a combination of both) from delivering or producing goods, rendering services, or other activities that constitute the entity’s ongoing major or central operations.

• Expenses are outflows or other using up of assets or incurrences of liabilities (or a combination of both) from delivering or producing goods, rendering services, or carrying out other activities that constitute the entity’s ongoing major or central operations.

• Gains are increases in equity (net assets) from peripheral or incidental transactions of an entity and from all other transactions and other events and circumstances affecting the entity except those that result from revenues or investments by owners.

• Losses are decreases in equity (net assets) from peripheral or incidental transactions of an entity and from all other transactions and other events and circumstances affecting the entity except those that result from expenses or distributions to owners.

Samuelson mengkritisi definisi kerangka konseptual aset. Menurutnya, definisi aset menurut FASB, yang menekankan pada keuntungan-keuntungan ekonomi di masa depan (aliran kas masuk di masa depan) didasarkan pada penerimaan-penerimaan dan biaya-biaya masa depan. Jadi, fokus utama definisi ini adalah konsep mempertemukan pendapatan dengan biaya. Padahal menurutnya, definisi aset seharusnya fokus terhadap hak milik yang berkaitan dengan kekayaan, yang menyediakan sebuah laporan neraca yang kuat.

Pendapat lain yang juga menentang definisi-definisi tersebut adalah terkait dengan bagaimana istilah ”transaksi-transaksi masa lalu” dapat diinterpretasikan ke dalam definisi aset dan kewajiban.

Statement No. 7

Selain memakan waktu yang sangat lama (15 tahun) dalam penerbitannya, SFAC No. 7 memuat tentang masalah-masalah pengukuran khusus dan bukannya masalah konseptual yang lebih luas sehingga sering dipandang sebagai bagian dari SFAC No. 5. SFAC No. 7 memuat tentang situasi dimana present-market determined amounts tidak tersedia saat harus diakui. Namun, metode present value tidak digunakan secara konsisten pada standar.

Hal yang paling penting mengenai pengukuran aset adalah, pengukuran-pengukuran persent value merupakan metode untuk mensimulasi nilai yang adil daripada present value tertentu dari suatu aset perusahaan. Oleh karena itu, jika perusahaan tidak mengetahui nilai pasar spesifik aset tertentu, maka perusahaan akan bekerja keras terhadap tingkat diskon tersebut. Tingkat diskon (potongan tunai) seharusnya meliputi resiko dan ketidakpastian, yang dapat mencerminkan penilaian oleh nilai pasar. Sedangkan hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran pasiva adalah tingkat diskon harus dipengaruhi oleh posisi kredit suatu perusahaan. Pembawaan nilai pasiva yang sebenarnya dipengaruhi oleh kedudukan kredit perusahaan sehingga jika kedudukan kredit perusahaan memburuk, maka penilaian pasiva akan menurun (karena jika posisi kredit yang rendah berarti tingkat potongan tunai akan naik). Pengukuran aset dan pasiva pada SFAC No 7 bersifat tetap. Suatu aset dilihat dan dinilai secara terpisah dari perusahaan yang memilikinya, tetapi pasiva tidak dapat dipisahkan karena pasiva pada akhirnya akan dilunasi.

The conceptual Framework as a Codificational Document

Pendekatan postulat dan prinsip ARSs 1 dan 3 telah disebut-sebut sebagai contoh dasar pembuatan standar karena berusaha menyediakan dasar logis untuk menurunkan standar akuntansi yang tepat. Di sisi lain, kerangka kerja konseptual telah disamakan dengan konsititusi dalam beberapa hal dimana alternatif di dalamnya dapat dipandang sebagai didalam hukum atau di luar hukum. Pendekatan konstitusional tidak menyediakan struktur logis seperti foundational approach sehingga bukan instrumen yang mengikat secara legal, atau seperti yang dikatakan Solomon, tidak memiliki elemen kewenangan seperti selayaknya konstitusi.

Pembuatan standar oleh organisasi seperti FASB diketahui menggunakan dasar codification. Kodifikasi adalah pembenaran proses pembuatan standar itu sendiri di atas individu standar yang menjadi hasil proses tersebut ataupun individu yang melakukan proses tersebut. Pendekatan kodifikasional dipandang rasional dan membutuhkan alasan yang bagus untuk pemilihan standar akuntansi. Kelebihan kerangka kerja konseptual menurut codificational view:

• Dapat mendukung dan meningkatkan sifat rasional proses

• Memiliki aspek teoretis karena memberikan kriteris untuk memilih ketika mengevaluasi alternatif akuntansi

• Tidak hanya standarnya yang dapat dikembangkan, namun kerangka kerja konseptual itu sendiri juga merupakan subjek koreksi dan penghalusan.

Jurisprudential view memperhatikan proses legitimasi dan penerimaan kerangka kerja konseptual sebagai lawan dari “teori” sebenarnya yang ada di dalam dokumen. Archer memang mendukung penggunaan kerangka kerja konseptual, tapi ia ingin agar pembuatan standar itu lebih sistematis dan filosofis, bahkan menggunakan cost/benefit analysis untuk menilai keinginan sosial terhadap alternatif-alternatif akuntansi.Berikut kritik Archer dan Power terhadap conceptual framework yang digunakan oleh FASB :

• Apakah dokumen teoretis yang solid dapat dikembangakan sambil mengutilisasi penyusunan konsensus antar kelompok yang terpengaruh oleh discussion memorandum dan draft yang ditampilkan?

• Dokumen itu memberikan bantuan bagi pembuat standar, tapi tidak memberikan jawaban final.

Kerangka konseptual juga pernah menggunakan riset empiris, misalnya pada verifiability, pengukuran manfaat dan biaya dan pentingnya karakteristik kualitatif bagi penyaji, auditor dan pengguna.

Dokumen standar memang masih jauh dar sempurna. Namun, ketika kita bicara masalah perubahan, dokumen ini masih dapat dikembangkan, terutama pada hal sudut pandang kodifikasional kerangka kerja konseptual. Yang pasti, standar akuntansi keuangan masih perlu lebih mengangkat masalah konsistensi dan comparability dalam pelaporan keuangan.

Accounting Theory : Statement of Cashflows

The Statement of Changes in Financial Position

Statement of changes in financial position (SCFP) merupakan penerus dari laporan keuangan funds flow statement. Pada funds flow statement, akun working capital didefinisikan sebagai kumpulan dari fund balance. Tujuan laporan ini adalah untuk ,menunjukkan peningkatan saldo akun dana dari income serta sumber lain dan penurunan karena kerugian dan penggunaan lain. Adapun konsep aliran dana ini sebenarnya menunjukkan sumber daya yang likuid dan ready available bagi perusahaan.

Menurut APB Opinion No.19, tujuan SCFP dalah untuk (1) melengkapi pengungkapan perubahan posisi keuangan, (2) merangkum aktivitas pendanaan dan investasi, dan (2) melaporkan aliran dana dari operasi. Ada dua nbagian dalam SCFP, yaitu sumber dana (transaksi kredit, peningkatan ekuitas dan penurunan aset) dan penggunaan dana (transaksi debit, penurunan ekuitas dan penambahan aset). Berikut struktur SCFP :

Sumber dana (transaksi kredit)

1. Peningkatan ke akun “fund balance”

   1. Dari net income

   2. Dari sumber lain

2. Sumber lainnya

3. Penurunan saldo dana pada periode tersebut (jika ada)

Penggunaan dana (transaksi debit)

1. Penurunan ke akun “fund balance”

   1. Dari net losses

   2. Dari sumber lain

2. Sumber lainnya

3. Peningkatan saldo dana pada periode tersebut (jika ada)

Dengan adanya penambahan elemen selain peningkatan ke akun fund balance, ringkasan menjadi lebih komprehensif dengan tidak hanya memasukkan transaksi yang berkaitan dengan akun saldo dana (pendekatan all-inclusive/all-resources SCFP). Menurut APB Opinion no. 19, akun neraca yang dimasukkan ke dalam laporan ini (akun saldo dana) adalah kas, kas ditambah setara kas, quick assets, dan working capital.

The Motivation for a Cash Flow Statement

Menurut FASB, yang dimaksud dengan “fund” bukanlah working capital, tapi kas, sebab working capital merupakan pengukuran likuiditas yang buruk karena (1) perubahan dan kredit yang tertunda yang dimasukkan ke net working capitaltidak memiliki konsekuensi aliran kas (2) konversi aset lancar ke kas dapat memakan waktu lama untuk perusahaan yang siklus operasinya panjang, dan (3) akun seperti persediaan dicatat pada basis kos dan tidak secara eksplisit mengukur potensi aliran kasnya.

Objectives of Financial Reporting and Statement of Cash Flows

Tujuan umum pelaporan keuangan (SFAC 1) :

• Memberikan informasi yang berguna bagi investor dan kreditur saat ini dan potensial serta pengguna lainnya dalam membuat keputusan investasi, kredit, dll secara rasional

• Melaporkan informasi tentang sumber daya bersih dan perubahan pada sumber daya bersih organisasi

• Melaporkan informasi yang berguna dalam menilai aliran kas masa depan

Discussion memorandum FASB menyatakan bahwa data aliran kas merupakan pengungkapan tambahan yang berguna karena :

• Memberikan feedback pada aliran kas sebenarnya

• Membantu mengidentifikasi hubungan antara accounting income dan aliran kas

• Memberikan informasi tentang kualitas income

• Meningkatkan comparability informasi di laporan keuangan, menyelesaikan masalah uniformity

• Membantu menilai fleksibilitas dan likuiditas

• Membantu memprediksi aliran kas masa depan

Dengan demikian, data aliran kas melengkapi data akrual yang disediakan di income statement dan neraca.

Requirements of the Cash Flow Statement

Structure of the SCF

Berlawanan dengan SCFP, SCF mengklasifikasikan penerimaan dan pembayaran kas ke dalam aktivitas operasi, pendanaan, dan investasi sehingga klasifikasinya lebih konsisten dan lebih comparable. Selain itu, SCF menggunakan pendekatan yang merepresentasikan konsep aliran dana all-inclusive atau all-resources. Aliran kas operasional dapat disajikan menggunakan direct method (melaporkan aliran kas literal terkait klasifikasi income statement) maupun indirect method (dimulai dari income akrual kemudian disesuaikan dengan item-item nonkas terkait).

The Nonarticulation Problem

Ketika perusahaan menggunakan metode indirect untuk menentukan aliran kas operasi, terjadi nonartikulasi ketika aliran kas yang muncul dari penyesuaian perubahan akun modal kerja dari perusahaan konsolidasian tidak sama dengan penyesuaian modal kerja yang terdaftar di operating section SCF (membuat SCF terlihat tidak konsisten dengan neraca).

Alasan terjadinya nonartikulasi ini adalah :

• Adanya akuisisi perusahaan anak pada tahun tersebut. Ketika perusahaan mengakuisisi perusahaan, modal kerja awal tahun perusahaan anak tidak dimasukkan ke neraca konsolidasian awal tahun.

• Nonartikulasi yang disebabkan oleh akuisisi di pertengahan tahun, adalah karena adanya transaksi yang melibatkan akun modal kerja yang tidak mempengaruhi kas.

• Jika ada satu akun utang digunakan untuk membeli aset modal kerja (persediaan) dan aset nonmodal kerja (peralatan).

Classification Problems of SFAS No. 95

Pada SFAS No. 95, FASB mengikuti format income statement dengan proprietary orientation (pendapatandan beban buanga serta pendapatan dividen merupakan operating item) yang berlawanan dengan pendekatan entity theory (pendapatan bunga dan dividen merupakan aktivitas investasi, biaya bunga merupakan aktivitas pendanaan). Akhirnya, FASB mengadopsi dari praktek akuntansi dengan mengklasifikasikan biaya bunga ke dalam aliran kas opersi dan penerimaan maupun pembayaran pokok sebagai aktivitas pendanaan. Sedangkan menurut IAS 7 (IASB), bunga dan dividen yang dibayar atau yang diterima dapat diklasifikasikan sebagai aliran kas operasi, pendanaan maupun investasi, selama pengklasifikasian tersebut konsisten antar periode.

Pembedaan ke dalam operating (pendapatan bunga dan dividen), investasi (pembelian saham perusahaan lain), dan pendanaan (meminjam atau membayar kembali pokok) ternyata menimbulkan masalah baru, yaitu terkait bagaimana menangani diskon dan premium. Vent, Cowling dan Sevalstad menemukan 4 cara untuk menangani situasi ini.

Karena adanya masalah-masalah baru yang muncul seperti aktivitas hedging, akhirnya Nurnberg dan Largay percaya bahwa fleksibilitas sebaiknya digunakan untuk akuntansi hedging. Hal ini memang menyebabkan laporan menjadi kurang comparable tapi dapat meningkatkan “fineness” pada beberapa situasi.

Analytical Usefulness of the Cash Flow Statements

SCF memang kurang bisa dimanipulasi daripada income, tapi karena sebagian besar fokus pengguna adalah pada aliran kas operasi, terkadang ada pergeseran aliran kas keluar aktivitas operasi ke aktivitas pendanaan atau aliran masuk aktivitas investasi ke aliran masuk aktivitas operasi sehingga lebih terlihat menarik bagi pengguna yang tidak mencermatinya. Jadi, fleksibilitas klasifikasi (atau mungkin misklasifikasi secara sengaja) dapat mempengaruhi persepsi terhadap kekuatan finansial perusahaan. Namun, sebenarnya laporan aliran kas lebih dari sekedar penyajian aliran kas dari aktivitas operasi.

Berbeda pengguna, berbeda pula kebutuhan akan aliran kasnya. Penilaian kinerja manajemen membutuhkan aliran kas historis. Pembuatan keputusan kredit dan penilaian membutuhkan aliran kas masa depan. Keputusan investasi membutuhkan prediksi aliran kas masa depan. Sedangkan untuk menentukan nilai intrinsik, pengguna membutuhkan aliran kas yang sama dengan yang dibutuhkan untuk tujuan capital budgeting, untuk perusahaan disebut dengan free cash flows.

FCF didefinisikan sebagai (net operating profit – adjusted taxes) – investment in operating invested capital. FCF tidak memasukkan elemen biaya bunga. Selain itu, operating cash merupakan bagian dari net operating working capital seperti halnya piutang dan persediaan. Jadi, sebenarnya FCF dapat dihitung dari informasi SCF yaitu aliran kas dari aktivitas operasi + (biaya bunga setelah pajak –peningkatan operating cash) + aliran kas bersih dari aktivitas investasi.

Cash and Funds Flow Research

Menurut Lawson dan Lee, laporan aliran kas penting untuk mengetahui kinerja perusahaan, sebab likuiditas merupakan bagian penting dari kinerja perusahaan. Model penilaian aliran kas menunjukkan bahwa aliran kas perusahaan merupakan penentu yang penting bagi nilai perusahaan, bukan accounting income akrual. Aliran kas dan akrual lebih berguna jika tidak berdiri sendiri-sendiri karena keduanya berguna untuk mengevaluasi kinerja dan prospek perusahaan.

Improving the SCF

SCF memang penting untuk analisis sekuritas, namun SCF seharusnya dapat dikembangkan, terutama terkait :

• Fleksibilitas antara direct dan indirect method yang dapat menimbulkan kebingungan

• Klasifikasi aliran kas, menurut Broome, sebaiknya :

  • FASB mensyaratkan direct method dan rekonsiliasi terkait net income ke aliran kas operasi

  • FASB seharusnya memberikan panduan lebih untuk klasifikasi aliran kas

  • Rekonsiliasi pelengkap jarus dimulai dari aliran kas dari operasi dan berlanjut ke net income.

Accounting Theory : THE INCOME STATEMENT

Income definitions

Sumber	Definisi	Pendekatan
ATB 2	Income dan profit : Jumlah yang dihasilkan dari revenue atau operation revenue – cost of goods sold, biaya-biaya lain serta kerugian	Revenue-expense approach
APB Statement 4	Net income/net loss : kelebihan/defisit pendapatan (revenue) atas biaya-biaya untuk satu periode akuntansi	Revenue-expense approach
SFAC No. 6	Comprehensive income : perubahan ekuitas (net assets) sebuah entitas selama satu periode transaksi serta kejadian dan circumstances lain diluar dari pemilik	Asset-liability approach

Terdapat perubahan arah pada pengertian yang dipaparkan di SFAC No. 6, yaitu perubahan ke arah pendekatan asset-liability, yang kemungkinan besar merupakan arah yang telah dan akan diambil oleh FASB. Perubahan yang terlihat pada income statement memang belum dapat terlihat, tapi mungkin akan mulai terlihat dampaknya beberapa waktu kemudian.

Revenues and Gains

Sumber	Definisi	Pendekatan
ATB 2	Revenue : hasil dari penjualan barang dan memberikan jasa dan diukur dengan harga yang dibebankan kepada konsumen, klien, atau penyewa	Revenue-expense approach
APB Statement 4	Revenue : peningkatan kotor asset dan penurunan kotor liabilitas yang diukur sesuai dengan GAAP yang merupakan hasil dari aktivitas yang bertujuan mendapatkan profit	Asset-liability approach
SFAC No. 6	Revenue : arus masuk atau peningkatan asset sebuah entitas, pelunasan liabilitasnya, ataupun kombinasi keduanya selama satu periode dari mengirimkan atau memproduksi barang, memberikan jasa, ataupun aktivitas lain yang merupakan aktivitas operasional utama perusahaan	Asset-liability approach

Definisi pertama sangat jelas menekankan pada identifikasi langsung terhadap aktivitas yang menghasilkan revenue. Kemudian, mulai terdapat pergeseran pendekatan yang digunakan dari revenue- expense approach ke asset-liability approach dalam pengertian yang dipaparkan pada APB Statement 4. Tapi di sini sebenarnya masih asset-liability approach, mengingat pengukuran berdasarkan GAAP menandakan bahwa pengertian ini masih menggunakan orientasi revenue-expense. Pendekatan asset-liabilities baru jelas digunakan di pengertian SFAC No. 6 dan bersifat konsisten terhadap pengertian comprehensive income pada SFAC yang sama.

Ketiga pengertian diatas sama-sama membahas tentang pengukuran revenue, sehinggal memunculkan masalah recognition ke dalam definisi tersebut. Padahal sebenarnya secara konseptual cara mengukur suatu elemen harus dikonsepkan terpisah dari definisi karena pertanyaan soal pengakuan dan pengukuran akan mengganggu pembahasan tentang masalah apa yang diukur.

Gains memiliki dua pengertian :

• Pendapatan yang diperoleh selain dari hasil penjualan barang dan jasa yang merupakan aktivitas utama perusahaan.

• Peningkatan ekuitas (net asset) dari transaksi sekeliling ataupun insidental, kecuali yang berasal dari pendapatan/investasi pemilik.

Karena adanya perbedaan konsep antara revenue dan gain, maka muncullah dua konsep income. Yang pertama adalah current operating income concept yang menyatakan bahwa gains tidak menunjukkan produktivitas perusahaan (karena berasal dari luar aktivitas utama perusahaan) sehingga tidak perlu disajikan dalam laporan keuangan. Pendapat kedua disebut all- inclusive income concept yang berpendapat bahwa semua informasi harus disajikan.

Revenue Recognition

Secara teoritis, revenue harus diiakui setiap waktu dimana mayoritas aktivitas ekonomi yang diperlukan untuk pembuatan dan pelepasan barang dan jasa telah dicapai. Masalahnya, secara praktis sulit untuk melakukan pengukuran yang obyektif karena tidak ada revenue yang dapat diakui jika belum ada pengukuran yang verifiable. Selain itu, tidak semua aktivitas terjadi dalam satu periode. Berikut ini merupakan empat poin alternatif pengakuan pendapatan:

1. Selama produksi : untuk kontrak jangka panjang tertentu, seperti pada kasus agriculture dan pertambangan yang menggunakan installment method dimana pendapatan diakui pada saat kas diterima. Syaratnya adalah adanya estimasi yang andal atas proses yang sedang berlangsung seperti lamanya proses, kos untuk menyelesaikan, dan adanya jaminan kolektabilitas.

2. Pada saat produksi diselesaikan : dengan syarat kondisi market dan demand stabil dan produk dapat segera dipertukarkan.

3. Pengakuan pada saat terjadinya penjualan : merupakan prinsip umum dalam pengakuan. Namun saat ini muncul transaksi-transaksi sehingga prinsip ini tidak lagi sesuai dan menimbulkan masalah baru (seperti transaksi penjualan dengan garansi kembali).

4. Pada saat kas diterima (basis kas) : apabila tidak diperoleh dasar yang masuk akal untuk estimasi kolektabilitas. Pengakuan dilakukan pada saat earning proses telah selesai. Terdapat tiga atribut yang harus diukur antara lain: harga jual, pengumpulan (kolektabilitas) kas, dan kos di masa mendatang. Jika ketiga atribut diatas dapat diukur secara masuk akal, maka pendapatan harus diakui. Aturan tradisional mengenai pengakuan lebih menekankan pada laporan laba rugi, sementara standard setting (SFAS No. 157) tentang pengukuran fair value mulai bergeser ke neraca.

Secara umum, revenue diakui saat kepemilikan legal telah berpindah. Namun, prinsip pengakuan ini banyak dibantah oleh literatur profesional. Saat ini, walaupun norma pengakuan revenue adalah pada point of sale, namun kriteria pengakuan revenue yang utama adalah pada saat selesainya earning process atau ketika transaksi atau peristiwa yang dapat merupakan proses earning telah muncul. Sebelum ini, tentu saja masalah-masalah pengukuran harus sudah diatasi, yaitu masalah pengukuran harga jual, pengumpulan kas, dan kos masa depan.

Peraturan tradisional pengakuan revenue memang masih berorientasi pada income statement, tetapi penekanan pembuat standar telah bergeser ke balance sheet. Hal ini menunjukkan bahwa FASB dan IASB sedang dalam tahap awal untuk memandang pengakuan revenue sebagai aspek dari perubahan aset dan liabilitas.

Expenses and Losses

Sumber	Definisi	Pendekatan
ATB 4	Biaya : semua expired cost yang sudah dikurangkan dari pendapatan	Revenue-expense approach
APB Statement 4	Biaya : penurunan kotor pada asset atau peningkatan kotor pada liabilitas yang diakui dan diukur sesuai dengan GAAP yang dihasilkan dari aktivitas profit- oriented suatu entitas	Mulai ada hubungan net asset, tapi pengukuran masih berdasar pada revenue-expense approach
SFAC No. 6	Biaya : arus keluar atau penggunaan lain asset atau kewajiban yang terjadi (atau kombinasi keduanya) selama suatu periode dari mengantarkan atau produksi barang, memberikan jasa, atau melakukan aktivitas lain yang merupakan aktivitas operasi utama perusahaan	Asset-liability approach

Losses atau kerugian didefinisikan dalam APB Statement No. 4 dan SFAC No. 6 dalam cara yang sama seperti gains. Losses mencerminkan pengurangan pada net asset yang bukan karena biaya atau transaksi modal.

Pengakuan terhadap biaya terdapat dalam APB Statement No. 4 dimana biaya sendiri diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu:

1. Kos yang diasosiasikan secara langsung dengan periode pendapatan.

2. Kos yang diasosiasikan dengan periode dengan beberapa basis.

3. Kos yang secara praktik tidak dapat diasosiasikan dengan periode manapun.

Jika memungkinkan, kos harus dibandingkan dengan biaya yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan tersebut. Jika tidak dapat dilakukan secara langsung, maka kos dapat dibandingkan dengan pendapatan dengan menggunakan cara yang rasional dan sistematis. Apabila kedua cara sebelumnya itu tidak dapat dilakukan, maka kos diakui pada periode biaya terjadi. kos yang terjadi di periode saat ini maupun periode lampau, yang tidak memiliki manfaat di masa mendatang harus diakui sebagai expense sesegera mungkin. Sebenarnya para akuntan berpendapat bahwa metode alokasi bersifat arbitrary, artinya tidak ada satu metode yang lebih baik dari metode yang lain. Oleh karena itu terdapat beberapa yang menyarankan allocation- free accounting dengan menggunakan laporan arus kas, exit- price systems, dan tipe tertentu dari replacement- cost system.

Future Events and Accounting Recognition

Sifat dan peran kejadian di masa yang akan datang serta proses pengakuan telah memperoleh banyak perhatian. Sebab, proses pelaporan kita berdasar pada pencatatan kejadian yang TELAH terjadi, tetapi kejadian masa lalu tersebut serta pencatatannya justru sangat bergantung pada interpretasi kita terhadap kejadian baik yang akan maupun yang tidak akan terjadi. Misalnya adalah perhitungan depresiasi.

Berikut ini merupakan beberapa aspek mengenai kejadian di masa mendatang:

1. Persepsi atas kejadian masa lalu ; yang menggunakan one- event view dimana suatu kejadian hanya dilihat dari sisi satu pihak atau two- event view yang dilihat dari kedua pihak. One- event view lebih reliable sebab sekalipun menggunakan  two- event view, estimasi seringkali masih harus dibuat dari present value sumber daya yang benar-benar akan dibelanjakan.

2. Probabilitas kejadian di masa mendatang; yang merupakan salah satu masalah penting terkait dengan asumsi dan estimasi di masa yang akan datang. Misalnya asumsi bahwa kos yang digunakan untuk memperoleh asset akan terganti (recovered) dari kegiatan operasi di masa mendatang, asumsi bahwa kewajiban akan dapat dibayar tepat waktu, atau terkait masalah kontinjensi.

3. Tujuan manajemen; namun hal ini ditolak sebagai basis pengakuan kejadian karena manajemen mungkin saja merubah tujuannya. Selain itu, adanya teori keagenan dan perbedaan tujuan manajemen di masing- masing perusahaan menyebabkan berkurangnya daya banding.

4. Nilai pasar mencerminkan konsensus pasar atas kondisi saat ini yang merupakan present value dari ekspektasi kondisi di masa mendatang. Kelemahannya adalah beberapa harga pasar mungkin saja merupakan hasil dari perdagangan sekuritas secara kecil sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai penyajian yang sejujurnya (representational faithfulness) dan verifiabilitas.

5. Konservatisme. Menurut analisis Beaver, kemajuan dalam menyelesaikan masalah terkait kejadian di masa mendatang, akan memperkecil perannya.

6. Kondisi ekonomi di masa mendatang: konsensus untuk menghindari prediksi perubahan ekonomi di masa mendatang kecuali bila ada bukti yang kuat.

7. Peraturan legal di masa mendatang: menolak memprediksi perubahan legal di masa mendatang sebelum draft- nya diberlakukan.

Current Operating vs All- Inclusive Income

Terdapat dua pandangan mengenai komponen- komponen tertentu dalam comprehensive income, apakah disajikan dalam laporan keuangan atau laporan laba ditahan. Current operating concept berpendapat bahwa laporan keuangan hanya berisi informasi yang berkaitan dengan aktivitas utama perusahaan, sedangkan extraordinary items (gains and losses) disajikan di laporan laba ditahan. Alasannnya adalah bahwaextraordinary items tersebut tidak digunakan manajemen dalam pengambilan keputusan dan hal tersebut tidak mencerminkan produktivitas perusahaan. Pengguna laporan keuangan cenderung hanya melihat angka paling bawah (total) di laporan keuangan tanpa melihat rinciannya sehingga dikhawatirkan bila extraordinary dimasukkan, akan menyesatkan pengguna.

Namun all- inclusive concept berpendapat lain. Ada beberapa alasan, antara lain: konsep current-operating akan mempermudah manajemen untuk melakukan manipulasi, pengguna laporan keuangan mungkin tidak menyadari substansi gains dan losses yang disembunyikan dalam laporan laba ditahan, jumlah total income di laporan keuangan harus mencerminkan income selama satu periode, dan dapat dilakukan klasifikasi yang tepat dalam laporan keuangan antara aktivitas operasi normal perusahaan dengan aktivitas di luar usaha sehingga keduanya dapat disajikan dalam satu laporan.

AAA lebih cenderung pada all- inclusive concept, sedangkan AICPA awalnya lebih memilih current- operating concept hingga keluarnya APB Opinion No.9 . Dalam isu kedua konsep ini, ada pula yang disebut bath teory dimana terdapat pemikiran bahwa dengan mancantumkan seluruh gains dan losses dalam laporan keuangan, berdampak positif pada harga saham perusahaan tersebut karena investor beranggapan perusahaan tersebut telah berhasil menemukan kesalahan dalam perusahaannya sehingga dapat segera diperbaiki.

Comprehensive Income

Comprehensive income menggunakan pendekatan all- inclusive concept dan termasuk dalam cakupan proprietary theory karena seluruh perubahan terhadap ekuitas (kecuali untuk transaksi modal dengan pemilik) dimasukkan dalam perhitungancomprehensive income. Selain itu, ia juga dianggap tepat untuk tujuan prediksi dan penilaian ekuitas.

Elemen comprehensive income terdapat pada SFAS No. 130 antara lain penyesuaian translasi kurs mata uang asing, unrealized holding gains and losses of available-for-sale securities, penyesuaian kewajiban minimum dana pensiun, discontinued operations, extraordinary items, dan gains atau losses yang berasal dari akumulasi perubahan prinsip akuntansi, dsb. FASB menyatakan bahwa EPS tidak boleh dimasukkan dalam perhitungan comprehensive income karena alasan fleksibilitas kebijakan pelaporan: jika comprehensive income disajikan dalam laporan perubahan ekuitas, maka perhitungan EPS akan membingungkan dan tidak konsisten.

SFAS No. 130 mengijinkan tiga metode pelaporan comprehensive income antara lain: kombinasi dengan laporan kinerja keuangan (comprehensive income disajikan di bawah net income), laporan terpisah yang akan dimulai dengan net income, dan dicantumkan dalam laporan perubahan ekuitas. FASB menyarankan untuk menggunakan metode yang pertama. Namun ada dua anggota SFAS yang berselisih karena mereka berkeyakinan bahwa kebanyakan perusahaan akan lebih cenderung pada metode ketiga. Hal ini akan mengurangi visibilitas dan pentingnya comprehensive income.

Nonoperating Sections

Extraordinary items

Telah dikembangkan sejak APB Opinion No.9 dan sekarang terdiri dari tiga subdivisi yaitu: extraordinary items, perubahan prinsip akuntansi, discontinued operations. Selanjutnya, item keempat yaitu penyesuaian periode sebelumnya yang disajikan di laporan laba ditahan.

Penyajian extraordinary items memicu kontroversi yang basisnya adalah persepsi pengguna laporan keuangan atas hasil operasi, dan proyeksi operasi di masa mendatang untuk entitas pelaporan. Hal tersebut sangat bergantung pada kemampuan untuk memisahkan operasi normal dengan operasi yang di luar usaha atau jarang terjadi. Selama 19 tahun, pelaporan extraordinary items tidak seragam. Kemudian APB Opinion No. 9 berusaha mengatasi kekacauan dengan meminta disajikannya extraordinary items dalam sebuah bagian khusus di laporan keuangan. Extraordinary items didefinisikan sebagai kejadian atau transaksi yang memiliki dampak material yang diharapkan jarang terjadi dan tidak dipertimbangkan sebagai factor rutin dalam evaluasi operasi dan proses bisnis secara rutin. Namun definisi tersebut masih dirasa ambigu. Akhirnya APB mengeluarkan APB Opinion No. 30 yang mendefinisikan extraordinary items sebagai item yang harus memenuhi dua syarat yaitu unsual in nature dan infrequency of occurrence. Apabila suatu kejadian atau transaksi memenuhi dua persyaratan tersebut, maka ia harus dilaporkan dalam laporan keuangan dibagian tersendiri sebelum net income dan disajikan net of tax.Namun jika terdapat kejadian atau transaksi yang hanya memenuhi salah satu dari persyaratan tersebut, maka disajikan bersama dengan revenue, costs, dan expensesseperti normal operasi yang lain serta tidak boleh disajikan net of tax. Jika material, maka dipisahkan dari item lain. Tapi jika tidak material, maka tidak dipisah.

Accounting Changes

Perubahan akuntansi dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu perubahan prinsip akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan perubahan entitas pelaporan.

1. Perubahan pada prinsip akuntansi : karena adopsi GAAP yang berbeda dari GAAP yang digunakan sebelumnya. APB Opinion No. 20 merupakan standar komprehensif dan konsisten pertama yang membahas tentang perubahan akuntansi. Setelah itu muncul SFAC No. 3 yang akhirnya digantikan oleh SFAS No. 154. SFAS No. 154 mensyaratkan perubahan retrospektif di semua income statement yang terkait kecuali jika memang tidak mungkin dilakukan. Akun neraca akan disesuaikan untuk merefleksikan efek kumulatif perubahan prinsip akuntansi pada awal periode yang disajikan. Perubahan retrospektif tidak berlaku pada akun yang akan terpengaruh oleh perubahan akuntansi kecuali untuk pajak penghasilan. Menurut APB Opinion No. 20, alasan perubahan harus diungkapkan pada catatan kaki.

2. Perubahan pada estimasi akuntansi : karena adanya perubahan pada hal-hal yang telah diestimasi sebelumnya karena seiring berjalannya waktu, informasi untuk membuat estimasi semakin banyak didapatkan. Perubahan estimasi akuntansi tidak dilaporkan secara terpisah. Efek perubahan dicatat pada periode perubahan jika periode tersebut merupakan periode yang terkena pengaruh, atau pada periode tersebut dan periode-periode berikutnya jika perubahan mempengaruhi keduanya.

3. Perubahan pada entitas pelapor : karena adanya perubahan material pada entitas pelapor sejak terakhir pembuatan laporan keuangan. APB Opinion No. 20 mensyaratkan laporan keuangan semua periode untuk dicatat ulang untuk menunjukkan informasi keuangan jika entitas tersebut sejak awal berdiri memang sudah seperti itu. Laporan keuangan periode perubahan harus menyatakan sifat dan alasan perubahan.

Prior Period Adjustments

Tidak ada perubahan berarti pada SFAC No. 154 untuk mengamandemen peraturan-peraturan sebelumnya. Akuntansi dan penyajian penyesuaian periode sebelumnya tidak berbelit-belit, yaitu jumlah penyesuaian periode sebelumnya tersebut dibebankan atau dikreditkan pada saldo laba ditahan awal periode, kemudian exhibited net of tax pada pernyatan laba ditahan dan terakhir dikeluarkan dari penentuan net income periode saat ini.

Menurut APB Opinion No. 9, untuk dapat diklasifikasikan sebagai penyesuaian periode sebelumnya, suatu peristiwa/transaksi harus memenuhi syarat :

• Teridentifikasi secara spesifik ke suatu periode dan tidak dapat diatribusikan ke peristiwa ekonomi yang terjadi di periode sebelum periode tersebut

• Ditentukan terutama oleh orang alih-alih manajemen

• Tidak rentan terhadap estimasi sebelum penentuan

Namun, karena ada intervensi dari SEC, maka akhirnya FASB merevisi konsep penyesuaian periode sebelumnya ini menjadi terbatas pada (SFAS No. 16) :

• Koreksi kesalahan pada laporan keuangan periode sebelumnya

• Penyesuaian yang berasal dari realisasi income tax benefits dari preacquisition operating loss carryforwards of purchased subsidiaries

SFAS No. 16 tidak banyak mempengaruhi pelaporan perubahan akuntansi tertentu yang treated for accounting purposes seperti penyesuaian periode sebelumnya. Perlakuan ini disyaratkan untuk sedikit perubahan prinsip akuntansi.

Earnings per Share

Sebelum APB Opinion No. 9, keputusan untuk melaporkan EPS, bagaimana perhitungannya dan kemana dilaporkan berada di tangan manajemen sehingga mudah dimanipulasi. Opini ini hanya sekedar merekomendasikan, tapi tidak mewajibkan. Karena mudahnya manipulasi, maka pada 1969 APB merilis APB Opinion No. 15 yang bertujuan supaya EPS dapat merefleksikan substansi ekonomi yang mendasar dari struktur modal perusahaan pelapor.

Pada 1993, FASB bekerjasama dengan IASB menerbitkan prospektus untuk mengevaluasi APB Opinion No. 15 untuk (1) meningkatkan comparability dengan negara lain, (2) memudahkan perhitungan EPS, dan (3) merevisi persyaratan pengungkapan. Perubahan prinsipal yang terjadi pada SFAS No. 128 ini adalah :

• Penghilangan perhitungan primary earning per share karena sulit dihitung dan sulit dimengerti pengguna. Saat ini, yang disyaratkan hanyalah basic EPS dimana tidak ada dilution dan diluted EPS yang memiliki dilution paling besar.

• Basic dan diluted EPS sama-sama harus ditampilkan dalam kondisi apapun.

• Perhitungan EPS harus ditampilkan pada income statement untuk baik basic EPS maupun diluted EPS.

• Rekonsiliasi baik penyebut maupun pembilang antara basic dan diluted EPS.

Specialized Subjects Concerning Income Measurement

Development Stage Enterprises

Masalah teoritis terkait perusahaan yang masih berada pada tahap perkembangan adalah apakah kos yang muncul akan dibebankan ataukah ditunda. Alasan untuk menunda kos dan operating losses adalah karena kos tersebut (1) belum mendatangkan revenue dan (2) memberikan benefit masa depan. Sebelum 1 Januari 1976, ada dua standar akuntansi yang ditujukan untuk perusahaan yang sedang berkembang dan untuk operating enterprises. SFAC No. 7 mensyaratkan bahwa sifat kos merupakan hal yang menentukan akuntansi yang tepat dan bukan sifat perusahaannya.

Troubled Debt Restructuring

Troubled debt restructuring muncul ketika kreditur mengabulkan kelonggaran pada debitur karena debitur mengalami kesulitan keuangan yang it would not otherwise consider. SFAS No. 15 mementingkan economic consequences di atas representational faithfulness. Dampaknya dihitung dari carrying amount kewajiban segera sebelum restrukturisasi –total aliran kas undiscounted setelah restrukturisasi. Ketika term of debt dimodifikasi namun tetap bersifat sebagai kewajiban, maka tidak ada transaksi/peristiwa yang terjadi (tidak ada pencatatan) baik di sisi kreditur maupun di sisi debitur selama total aliran kas masa depan yang tidak didiskon > carrying amount kewajiban.

Saat ini, SFAS No. 114 telah mengubah peraturan tersebut bagi kreditur dimana aliran kas yang direstrukturisasi didiskon terhadap tingkat suku bunga efektif pada awal transaksi. Pengurangan carrying value pinjaman akan dicatat sebagai tambahan bad debt expense. Perubahan present value aliran kas masa depan ekspektasian diakui sebagai pendapatan bunga ataupun pengurangan bad debt expense. Masalah dari SFAS ini adalah :

• Transaksi asli terlihat masih berlaku apdahal tidak

• Hanya berlaku bagi kreditur

Early Extinguishment of Debt

Sebelum APB Opinion No. 26, ada 3 metode akuntansi gain/loss terhadap penghilangan utang sebelum waktunya :

• Diamortisasi selama sisa jangka waktu aslinya

• Diamortisasi selama jangka waktu utang baru

• Diakui pada income statement saat ini. Metode ini akhirnya diadopsi pleh APB Opinion No. 9 untuk menentukan apakah gin/loss tersebut bersifat extraordinary.

APB Opinion No. 30 menyatakan bahwa gain/loss dari penghilangan utang sebelum waktunya tidak termasuk extraordinary. Akhirnya, SFAS No. 4 menyatakan bahwa gain/loss dari penghilangan utang sebelum waktunya dicatat seperti dan bersama dengan extraordinary items net of the applicable tax effects, jika material.

Stock Options

Stock options merupakan alat kompensasi manajemen yang telah menarik banyak perhatian. Hal ini telah menjadi instrumen yang sangat membuat tidak stabil karena pada banyak kasus, opsi sangat besar dan dapat dilaksanakan pada periode yang sangat singkat tanpa adanya syarat bahwa saham yang abru diperoleh itu harus dipegang untuk beberapa periode setelah perolehan sehingga manajemen sering mecoba mempengaruhi harga saham dengan manipulasi income. Saat ini, stock options dipandang dari perspektif finite uniformity.

Nonqualified Stock Options

APB Opinion No. 25 mensyaratkan nonqualified stock options (bargain amount of stock options) untuk dialokasikan sebagai biaya periodik dari tanggal pengadaan dan dilakukan selama periode yang menerima manfaat. Bargain amount diukur sebesar harga pasar – harga eksekusi opsi saham pada tanggal pengukuran (waktu dimana jumlah opsi dan harga eksekusi diketahui). Jika salah satu atau keduanya tidak diketahui, maka perlu dibuat estimasi tahunan terhadap kedua hal tersebut serta estimasi harga pasar pada tanggal pengukuran masa depan.

Incentive Stock Options

APB Opinion No. 25 tidak mensyaratkan penghitungan biaya apapun terkait incentive stock options. Menurut FASB, karena incentive stock options merupakan satu bentuk kompensasi, maka harus ada pengakuan biaya. Karena opsi tersebut bernilai bagi pegawai, maka suatu aset diakui pada tanggal pengukuran. Tanggal pengukuran untuk menentukan nilai opsi saham biasanya adalah tanggal pengesahan dan ditentukan oleh model seperti Black-Scholes atau lattice type. Service period dimana opsi saham akan dibebankan berlangsung dari tanggal pengesahan sampai tanggal opsi tersebut dapat dieksekusi. Perusahaan menggunakan amortisasi garis lurus, mendebit biaya komepnsasi dan mengkredit stock options.

Backdating Stock Options

Perlakuan ini mungkin memang tidak ilegal, tapi kurang dalam pengungkapannya karena hal ini melanggar peraturan SEC.

Stock Options and Equity Theories

Opsi saham merupakan kompensasi bagi pegawai, namun dibawah entity theory, dividen dan bunga merupakan distribusi ke pemberi modal sehingga perlakuan yang sama harunsya berlaku bagi opsi saham karena penerimanya merupakan pemilik perusahaan. Kos bagi perusahaan hanyalah opportunity cost = (market value per share – strike price per saham) x jumlah saham yang dikeluarkan pada periode tersebut. Sedangkan dibawah proprietary theory, opsi saham merepresentasikan kos yang sangat riil kepada pemegang saham sebab nilai saham mereka akan berkurang jika harga opsi saham lebih rendah dari nilai pasar.

Income statement sebaiknya diformat ulang, dengan mengubah satu hal : biaya bunga jangan dikurangkan untuk menghitung net income, sehingga akan menghasilkan entity income dikurangi dengan kos bunga dan kos opsi saham, sehingga akan menghasilkan proprietary income. Pengguna akan mendapatkan manfaat dari mengetahui dua jenis income ini karena :

• Dapat menggarisbawahi perbedaan antara income ke perusahaan dengan income ke pemegang saham.

• Dapat meningkatkan artikulasi antara income statement dengan statement of cash flow

Earnings Management

Earnings management merupakan intervensi dalam proses pelaporan keuangan eksternal yang bertujuan untuk memperoleh private gain (Schipper). Earning management yang paling banyak ditemui adalah management compensation dan income smoothing.

Management Compensation

Kompensasi ini bertujuan untuk mengaur perilaku manajemen dengan kepentingan pemegang saham mengingat dua pihak itu seringkali menemui konflik. Selain kompensasi kas, ada juga insentif bonus berdasarkan income/harga saham dan insentif jangka panjang. Income dapat diatur dengan memanipulasi discretionary accruals (akrual yang dapat diatur manajemen dalam jangka pendek).

Income Smoothing

Manajer berusaha untuk memperhalus income pertahun agar arus earning dapat lebih stabil dengan varian antar tahun yang lebih kecil sehingga penilaian terhadap perusahaan menjadi lebih baik. Ada 3 cara untuk dapat memperhalus earning :

• Timing transaksi

• Pilihan metode/prosedur alokasi

• Classificatory smoothing antara operating dan nonoperating income

Income Statement Developments

Cash Earnings

Howell menyarankan sebuah cash earnings operating statement yang terdiri atas pendapatan kas dikurangi aliran kas operasional (kos jasa kepada pelanggan, kos konversi, maupun kos pengembangan dan administrasi). Operating income –aliran biaya dan akrual nonkas = cash earnings. Aliran kas memang penting, tapi sebenarnya akrual juga penting untuk memprediksi earning masa depan.

Pro Forma Earnings and Offshots

Proforma earning ditujukan untuk tujuan prediksi, merupakan pengembangan dari gagasan current operating. Sayangnya, manajemen sering melihat proforma sebagai cara untuk mengeliminasi bad news dan mempertahankan favorable events sehingga pernyataan menjadi bias. Suatu laporan G-4+1 menyarankan suatu income statement yang juga bertujuan untuk tujuan prediksi, terkait dengan earnings sustainability, yang terdiri atas :

1. Hasil aktivitas operasi/perdagangan

2. Hasil aktivitas pendanaan dan perbendaharaan lainnya

3. Gain/losses lainnya

Matrix Approaches

Usulan Barker ini mirip dengan laporan G-4+1, hanya ia menyampaikannya dalam bentuk matriks. Pertama ia menunjukkan comrehensive income dengan pembagian antara earning sustainability items dan kategori lainnya. Kemudian ia membreak out total item-item yang tidak berguna untuk tujuan prediktif karena tidak sistainable dan controllable. Hasilnya terdiri atas tiga kolom : (1) kolom total dengan pengaturan operating items di atas nonoperating items, (2) kolom “sebelum pengukuran” yang dilanjutkan dengan item-item operating dan nonoperating, dan (3) kolom “remeasurement” yang terdiri atas nonrecurring items.

Jika Barker hanya menekankan pada pemisahan antara recurring dengan nonrecurring, Glover dkk mendasarkan pada pembedaan fakta vs prakiraan.

Retrospective Reports

Lundholm melaporkan akurasi berbagai estimasi akuntansi ex post yang muncul pada laporan keuangan, yang juga terdiri atas bad debt expenses, warranty expenses, dan kewajiban benefir pensiun proyeksian.